Israel Usulkan Ada Zona Penyangga Jalur Gaza pada Negara Tetangga

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Israel telah mengatakan kepada negara-negara tetangganya di Timur Tengah bahwa mereka berupaya menciptakan zona penyangga di Jalur Gaza untuk mencegah serangan teror Palestina di masa depan setelah perang saat ini berakhir, menurut laporan media pada hari Jumat dan Sabtu (1-2/12).

Yerusalem telah memberi tahu Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki mengenai rencana tersebut, tiga sumber yang tidak disebutkan namanya dari wilayah tersebut mengatakan kepada kantor berita Reuters.

“Israel menginginkan zona penyangga antara Gaza dan Israel dari utara ke selatan untuk mencegah Hamas atau (teroris) lainnya menyusup atau menyerang Israel,” kata salah satu sumber.

Dua sumber keamanan Mesir yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa Israel mengemukakan gagasan tersebut selama pembicaraan gencatan senjata dengan Mesir dan Qatar.

Menurut laporan tersebut, para pejabat Arab keberatan dengan gagasan tersebut. Negara-negara tetangga Israel sangat kritis terhadap serangan IDF di Gaza, yang dimulai setelah 3.000 teroris menerobos perbatasan dan membantai 1.200 orang di Israel selatan, dan telah menyatakan keengganannya untuk berkontribusi pada pasukan internasional di Gaza setelah serangan tersebut berakhir.

Pemerintah Timur Tengah tidak mengomentari laporan Reuters.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken ,pada hari Kamis (30/12) di Israel bahwa Pasukan Pertahanan Israel akan membangun zona penyangga “jauh” di Gaza setelah perang, Kan News melaporkan pada hari Jumat (1/12), mengutip dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Seorang pejabat UEA yang tidak disebutkan namanya mengatakan Abu Dhabi akan mendukung solusi apa pun yang “disepakati oleh semua pihak terkait.”

Menguraikan gagasan zona penyangga, seorang pejabat Israel mengatakan kepada The Times of Israel pada hari Jumat bahwa “lembaga keamanan sedang membicarakan semacam penyangga keamanan di sisi perbatasan Gaza sehingga Hamas tidak dapat mengumpulkan kemampuan militer di dekat perbatasan dan memberikan kejutan ke Israel lagi.”

“Ini adalah tindakan keamanan, bukan tindakan politik. Kami tidak bermaksud untuk tetap berada di sisi perbatasan Gaza,” tegas pejabat tersebut.

Solusi Dua Negara

Sementara itu, AS telah menegaskan dalam beberapa pekan terakhir bahwa tidak akan ada pengurangan wilayah Gaza setelah perang. Presiden AS, Joe Biden, telah menyerukan Otoritas Palestina (PA) yang “direvitalisasi” untuk mengendalikan daerah kantong tersebut setelah perang setelah adanya kekuatan internasional sementara, serta menerapkan jalan menuju solusi dua negara.

Netanyahu telah mengindikasikan bahwa PA tidak akan kembali ke Gaza tetapi masih belum jelas mengenai masa depan Jalur Gaza.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan pada hari Jumat bahwa Washington menentang pengurangan wilayah Gaza. “Kami tidak mendukung pengurangan batas geografis Gaza… Gaza harus tetap menjadi tanah Palestina, dan tidak dapat dikurangi,” kata Kirby saat konferensi pers.

Ophir Falk, penasihat kebijakan luar negeri Netanyahu, mengatakan kepada Reuters bahwa zona penyangga yang direncanakan hanyalah bagian dari “proses tiga tingkat” untuk demiliterisasi dan deradikalisasi wilayah tersebut setelah eliminasi Hamas.

Sumber keamanan senior lainnya yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada badan tersebut bahwa luas area tersebut belum ditentukan.

Mohammad Dahlan, mantan kepala keamanan PA di Gaza sebelum pemerintah diusir dari Jalur Gaza ketika Hamas mengambil alih kekuasaan dengan kekerasan pada tahun 2007, menolak rencana tersebut. “Zona penyangga bisa membuat pasukan Netanyahu juga menjadi sasaran di zona tersebut,” katanya kepada Reuters.

Sumber-sumber regional yang berbicara kepada Reuters membandingkan rencana penyangga tersebut dengan zona keamanan Israel di Lebanon selatan dari tahun 1985 hingga 2000, sebuah jalur tanah selebar sekitar 15 mil (24 kilometer) dari laut hingga Peternakan Shebaa tempat IDF dan perwakilannya Tentara Lebanon Selatan berusaha untuk menjauhkan teroris Palestina dan Hizbullah dari perbatasan Israel.

Setelah konflik yang memakan korban ratusan nyawa orang Israel, IDF menarik diri pada bulan Mei 2000, dan Hizbullah pun ikut campur.

Namun lebar Gaza hanya 12 kilometer pada titik terluasnya, dan zona penyangga utama mana pun akan memakan sebagian besar wilayahnya.

Israel telah bersumpah untuk menggulingkan Hamas setelah menyatakan perang menyusul serangan kelompok tersebut pada tanggal 7 Oktober, di mana teroris Palestina menyerbu melintasi perbatasan dari Gaza dan membantai sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 orang.

Hamas mengatakan kampanye militer Israel telah menewaskan lebih dari 15.000 orang, sebagian besar warga sipil. Angka-angka ini belum diverifikasi secara independen dan diyakini mencakup warga sipil Palestina yang terbunuh oleh roket yang diluncurkan oleh kelompok teror serta teroris Palestina yang dibunuh oleh Israel.

AS Serukan Bantuan Lebih Banyak

Selain perselisihan mengenai masa depan Gaza pasca perang, AS juga mendesak Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada tingkat yang sama seperti yang diizinkan selama gencatan senjata tujuh hari, yang berakhir pada hari Jumat (1/12) setelah Hamas tidak mengirimkan daftar sandera untuk melepaskan, dan mulai menembakkan roket satu jam sebelum gencatan senjata berakhir.

Selama gencatan senjata selama sepekan, Hamas membebaskan 105 sandera sipil, termasuk 81 warga Israel, 23 warga negara Thailand, dan satu warga Filipina. Diperkirakan masih ada 137 sandera di Gaza. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 210 tahanan keamanan Palestina, semuanya perempuan dan anak di bawah umur.

Selain itu, sekitar 200 truk, termasuk empat tanker bahan bakar dan empat tanker gas untuk memasak, memasuki Gaza setiap hari. Masuknya bahan bakar dan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sebagai bagian dari kesepakatan itu dihentikan setelah kelompok teror tersebut melanggar gencatan senjata, kata Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah Kementerian Pertahanan.

Menanggapi pertanyaan The Times of Israel, COGAT mengonfirmasi bahwa hanya puluhan truk berisi bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza pada hari Jumat. Bantuan tersebut hanya mencakup obat-obatan dan makanan tetapi tidak termasuk bahan bakar, kata COGAT.

“Setelah organisasi teror Hamas melanggar perjanjian dan juga menembaki Israel, masuknya bantuan kemanusiaan dihentikan dengan cara yang ditentukan dalam perjanjian,” kata COGAT.

COGAT mengatakan truk yang memasuki Gaza pada hari Jumat hanya berisi air, makanan, dan pasokan medis. Truk-truk tersebut diperiksa oleh otoritas Israel di penyeberangan Nitzana sebelum memasuki Gaza melalui penyeberangan Rafah, Mesir.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Kirby, mengatakan pada hari Jumat bahwa AS mendesak Israel untuk mempertahankan laju bantuan selama jeda pertempuran. Dia mengatakan ini adalah “pertanda baik” bahwa Israel mengizinkan puluhan truk bantuan masuk pada hari Jumat atas permintaan AS.

Sementara itu, kelompok bipartisan yang terdiri dari 55 anggota Kongres menulis surat kepada Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang mendesaknya untuk mengerahkan sepasang kapal rumah sakit milik Angkatan Darat AS untuk merawat warga sipil yang terluka dari Gaza.

Surat itu diorganisir oleh Perwakilan Demokrat Brad Schneider dan Perwakilan Republik Robert Aderholt.

Mereka menyerukan agar kapal-kapal tersebut dikerahkan ke “perairan Gaza,” meskipun hal ini tidak mungkin terjadi karena kerusakan yang dialami pelabuhan Gaza akibat serangan udara Israel. Selain itu, pelabuhan tersebut tidak cocok untuk berlabuhnya kapal-kapal besar.

Oleh karena itu, negara-negara yang telah mengumumkan rencana untuk mengirim kapal rumah sakit akan mengerahkan kapal tersebut ke Mesir untuk berlabuh di lepas pantai El Arish. Sebuah rumah sakit terapung dari Perancis tiba di sana awal pekan ini.

Israel telah mendorong pembangunan rumah sakit lapangan dan alternatif lain selain pusat kesehatan yang ada di Gaza, dengan menunjukkan bukti bahwa Hamas mengoperasikan pusat komando di bawah mereka. (Reuters/ToI)

Editor : Sabar Subekti