Istana: 35 Ribu MW Gagal, Indonesia Krisis Listrik 2019

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Teten Masduki, mengatakan Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2019, bila pembangunan listrik 35 ribu megawatt tidak terwujud.

Menurut dia, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak akan merevisi peraturan tentang pembangunan pembangkit listrik sebesar 35 ribu megawatt dan tetap ingin melanjutkan proyek tersebut dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Tadi penjelasan (Presiden) lebih tegas, bahwa 35 ribu megawatt itu kebutuhan. Jadi Presiden melihat bahwa pembangunan listrik adalah bagian penting dari program besar membangun kembali industri di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang jadi sasaran pembangunan industrialisasi," kata Teten, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari Kamis (10/9).

Meski demikian, Teten membenarkan ada keraguan proyek listrik 35 ribu megawatt akan meleset dari target. Contohnya, pada Pemerintahan Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, ditargetkan pembangunan pembangkit listrik sebesar 10 ribu megawatt, namun hanya terealisasi 6 ribu megawatt.

Namun, Presiden Jokowi tetap optimistis pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt itu akan terlaksana. "Jadi jangan membuat kontroversi lagi soal itu. Presiden sudah memastikan proyek itu akan berjalan," ujar Teten.

 "Sebelum 2019 itu memang kami harus betul-betul siapkan sesuatunya sebelum krisis energi itu terjadi," dia menambahkan.

Tolak Usul Rizal Ramli

Teten pun mengatakan Presiden Jokowi menolak usulan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang berencana mengubah proyek listrik dari 35 ribu megawatt menjadi 16 ribu megawatt. Menurut dia, pembahasan tersebut tidak ada dan Presiden Jokowi mengatakan pembangunan listrik 35 ribu merupakan kebutuhan.

 "Tidak ada pembahasan itu. Intinya Presiden sampaikan bahwa 35 ribu megawatt itu suatu kebutuhan yang sudah kami perkirakan dari keterlambatan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan kebutuhan di masa depan," ujar Kepala KSP itu.

Rizal Ramli sebelumnya mengusulkan agar proyek listrik 35 ribu megawatt diubah menjadi 16 ribu megawatt hingga 2019. Alasannya, target itu tidak akan tercapai dalam jangka waktu lima tahun. Jika pemerintah tetap memaksakan diri membangun proyek itu dalam waktu lima tahun, maka beban puncak Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun 2019 menjadi sebesar 74 ribu megawatt dengan kapasitas berlebih 21 ribu megawatt.

Editor : Bayu Probo