Istana Tanggapi Positif Kemunculan Panama Papers

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menanggapi positif kemunculan “Panama Papers”, dokumen yang memperlihatkan kejahatan pajak dari sejumlah tokoh dunia, termasuk sejumlah warga negara Indonesia.

"Ini kita lihat dari perspektif positif. Ada data, data kita validasi, apalagi kita akan keluarkan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak, sehingga jadi cocok," kata Pramono di ruang kerjanya, Jakarta Pusat, hari Rabu (6/4).

Menurutnya, data-data yang dimunculkan dalam “Panama Papers” perlu divalidasi ulang. Sebab, dikhawatirkan ada motif politik dunia di balik beredarnya dokumen yang sebenarnya bersifat rahasia tersebut.

Pramono melanjutkan, bocornya “Panama Papers” semakin membuktikan pentingnya Indonesia memiliki Undang-undang Pengampunan Pajak. Regulasi tersebut, menurutnya, memungkinkan pemerintah menarik kembali dana yang ada di luar negeri dan menggunakannya untuk membangun negara.

"Data-data di Panama Papers membuktikan ada uang cukup besar di luar. Tahun 2018 ini akan terbuka, beneficiary di atas siapa pun uang itu akan ketahuan," ujarnya.

Bocornya dokumen firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca membuat geger dunia saat ini atau dikenal dengan nama Panama Papers. Di dalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan-perusahaan bayangan (offshore) yang digunakan untuk menyembunyikan uang dan menghindari pajak.

Dokumen itu menggegerkan dunia karena menyangkut praktik-praktik kejahatan finansial yang diduga turut dilakukan oleh beberapa pemimpin dunia.

Tempo menjadi satu-satunya media di Indonesia yang mendapat data bocoran Panama Papers dari organisasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang sebelumnya didapat sumber anonim dari surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung. Kurang lebih 400 jurnalis dari 100 media di berbagai negara terlibat dan telah melakulan proses verifikasi sebelum mempublikasikannya pada hari (4/4).

Editor : Bayu Probo