Jakarta Klaim Tingkat Kemiskinan Trennya Turun pada 2024

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024 menyebut tingkat kemiskinan di DKI Jakarta trennya menurun sebanyak 0,14 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

"Tingkat kemiskinan Jakarta per Maret 2024 mencapai 4,30 persen atau turun 0,14 persen poin dibandingkan tahun 2023," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta yang diadakan daring, Rabu (21/8).

Atika yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta itu kemudian mengatakan tren penurunan juga terjadi pada tingkat kemiskinan ekstrem yakni sebanyak 0,22 persen poin.

Tingkat kemiskinan ekstrem DKI Jakarta per Maret 2024 mencapai 0,35 persen atau turun sebanyak 0,22 persen poin dibanding tahun 2023.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan seseorang yang memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah Rp10.739 per orang per hari atau sekitar Rp322.170 per orang per bulan.

Dia mengatakan adapun target tingkat kemiskinan DKI Jakarta berada di angka 3,79 persen, sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi 0 persen pada tahun ini.

Sementara itu, dalam acara yang sama Sekretaris Daerah DKI Jakarta selaku Pelaksana Ketua TKPK DKI Jakarta Joko Agus Setyono merujuk kinerja penanggulangan kemiskinan tahun 2023, menuturkan bahwa rata-rata kinerja penurunan kemiskinan DKI Jakarta dalam kisaran 0,2 persen. Oleh karena itu, menurut dia, DKI Jakarta membutuhkan penurunan lebih dua kali lipat dari rata-rata kinerja tersebut.

"Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan upaya dan peran dari seluruh lintas pemangku kepentingan dengan memperhatikan akurasi data, kesesuaian intervensi dengan angka permasalahan yang kita hadapi bersama hingga ketepatan waktu dalam pendistribusian program," jelas Joko.

Lalu, guna mencapai target penurunan tingkat kemiskinan, maka saat ini, transisi arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat bantuan sosial dan subsidi menuju pemberdayaan menjadi syarat mutlak bagi DKI Jakarta.

Dia lalu menambahkan kelembagaan TKPK diharapkan dapat menjadi pusat untuk menyinergikan langkah-langkah lintas sektor dalam mewujudkan target penurunan kemiskinan di Jakarta.