Jakbar Cabut KJP Plus 10 Pelajar Terlibat Tawuran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat mengungkapkan Kartu Jakarta Pintas (KJP) Plus 10 pelajar di wilayah tersebut dicabut selama 2023 akibat terlibat atau menjadi pelaku kekerasan terutama tawuran.

"Kurang lebih 10 (pelajar)," ungkap Kepala Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Jakarta Barat

​​​​​​Junaedi saat dihubungi di Jakarta pada Senin (4/12).

Ia melanjutkan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar bersangkutan sebagian besar adalah tawuran. "Kebanyakan tawuran," ungkap Junaedi saat dihubungi di Jakarta pada Senin (4/12).

Junaedi berharap pencabutan KJP Plus dari 10 pelajar selama 2023 tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pelajar lain agar tidak terlibat hal serupa ataupun tindakan kekerasan lainnya.

"KJP dicabut itu untuk anak yang bermasalah. Itu menjadi pelajaran penting agar tidak terjadi bagi peserta didik lainnya," katanya.

Menurut Junaedi, pencabutan KJP Plus tersebut juga memberi dampak bagi pelajar lain, yakni berkurangnya angka tawuran. "Dan sangat memberikan dampak untuk sekolah-sekolah lain," kata Junaedi.

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat telah membentuk Tim Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK) antarpelajar untuk mengantisipasi kekerasan yang terjadi khususnya di kalangan pelajar.

Junaedi menyebutkan bahwa TPPK yang dibentuk pada Kamis (30/11) tersebut pada dasarnya merupakan Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan di setiap sekolah yang kemudian melalui surat tugas diangkat menjadi TPPK.

"TPPK itu secara umum sebagai bagian dari antisipasi kekerasan, sebagai upaya sekolah memberikan atensi agar tidak ada yang namanya kekerasan, baik kekerasan dalam arti verbal atau non-verbal," ungkap Junaedi.

Junaedi melanjutkan, pembentukan TPPK tersebut salah satunya terkait pembacokan yang melibatkan pelajar dua sekolah di Jakarta Barat (Jakbar), yakni oleh dua pelajar SMK Islam Perti terhadap seorang pelajar SMK Trikora.

"Sebenarnya TPPK itu kita mau bentuk sejak lama, hanya momennya kemarin itu tak jauh berbeda dengan peristiwa yang libatkan dua SMK swasta itu," kata Junaedi.