Jalur Gaza Krisis Listrik, Penduduk Terancam Epidemi
GAZA, SATUHARAPAN.COM - Ahli independen bidang hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyerukan upaya segera untuk menghindari bencana kemanusiaan yang makin parah di Jalur Gaza, Palestina, akibat kekurangan pasokan listrik di wilayah itu.
Kekurangan pasokan listrik telah mengganggu pelayanan kesehatan, dan menimbulkan membanjirnya limbah di jalan-jalan dan mengancam sekitar 1,7 juta warga Palestina dalam situasi terancam serangan diare.
Suplai listri untuk jalur Gaza sekarang terbatas hanya untuk enam jam sehari, dan lebih dari tiga pekan satu-satunya pembangkit tenaga listrik di Gaza telah ditutup karena krisis kekurangan bahan bakar.
"Situasi di Gaza berada pada titik mendekati bencana," kata Richard Falk, Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina.
"Kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik telah merusak infrastruktur yang sudah pada tahap genting, sangat mengganggu penyediaan pelayanan dasar, termasuk kesehatan, air dan sanitasi," kata dia. "Awal musim dingin yang sudah terjadi membuat situasi lebih buruk lagi."
Dia mencatat bahwa kurang dari setengah dari total kebutuhan listrik Gaza dimanfaatkan untuk memenuhi pelayanan kesehatan khusus, seperti dialisis ginjal, ruang operasi, bank darah, unit perawatan intensif dan inkubator. Situasi krisis ini menempatkan kehidupan pasien di Gaza yang rentan makin berisiko.
Penutupan Perbatasan Mesir
Falk menyebutkan bahwa pasien di Gaza juga tidak dapat mencari perawatan medis khusus yang terjangkau di Mesir. Hal ini akibat dalam beberapa pekan terakhir perbatasan Mesir Gaza di Rafah ditutup.
"Pihak berwenang Israel telah terbuka untuk mengeluarkan izin bagi warga Gaza yang membutuhkan perawatan khusus yang mendesak, tetapi tingginya biaya perawatan medis di Israel tidak terjangkau oleh kebanyakan warga Gaza," kata dia.
Selama dua minggu terakhir, sekitar 3.000 warga, termasuk anak-anak, yang tinggal di atau dekat lingkungan Gaza dari Az Zeitoun membuang limbah mentah di jalan-jalan, akibat fasilitas pengolahan limbah terbesar di daerah itu tak bisa menampung karena listrik mati.
Falk mengatakan fasilitas pengolahan limbah lainnya juga segera akan kehabisan bahan bakar untuk generator. Hal ini akan menghasilkan lebih banyak sampah di jalan-jalan di Gaza. Para ahli medis telah memperingatkan risiko serius serangan penyakit, dan bahkan epidemi.
"Sampai 40 persen penduduk Gaza menerima air hanya sekali setiap tiga hari," kata dia. "Dalam situasi mengerikan seperti ini, yang mengejutkan, warga yang mampu pun membeli air yang tidak aman dari penjual air dan tidak diatur oleh distributor,” kata dia.
Tanggung Jawab Israel
Para ahli percaya bahwa pemicu utama krisis terbaru ini adalah tindakan keras yang sedang berlangsung di Mesir terhadapa jaringan terowongan yang luas. Terowongan ini yang berada di dekat perbatasan selatan Gaza merupakan jalur untuk mendapatkan bahan bakar minya. Terowongan bawah tanah ini yang memungkinkan Gaza mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan blokade Israel sejak tahun 2007. Namun Mesir menutup terowongan itu.
"Kita tidak boleh lupa bahwa penyebab dari kurangnya fasilitas medis yang memadai dan perawatan khusus di Gaza merupakan konsekuensi dari blokade ilegal Israel," kata Falk.
Dia menekankan bahwa Israel memiliki tanggung jawab khusus di bawah hukum kemanusiaan internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil Gaza terhadap meningkatnya ancaman atas kesejahteraan mereka.
Dia juga mendesak pihak berwenang di Gaza untuk bekerja sama dengan Otoritas Palestina dalam upaya bersama guna memastikan bahwa bahan bakar yang sangat dibutuhkan bisa tersedia untuk warga Gaza sesegera mungkin.
Pelapor khusus yang ditunjuk Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa itu bertugas untuk memeriksa dan melaporkan kembali situasi pelaksanaan hak asasi manusia di sana. Namun mereka tidak dibayar untuk pekerjaan itu, sekalipun posisi dan kedudukannya terhormat dari para ahli yang bukan staf PBB ini. (un.org)
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...