JATAM: Para Capres Harus Bersih dari Mafia Tambang dan Energi

SATUHARAPAN.COM – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyerukan para calon Presiden (capres) pada pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 bersih dari pengusaha, perusahaan, maupun mafia tambang dan energi. Seruan JATAM di hari anti tambang 29 Mei ini ditujukan baik kepada Prabowo maupun Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau kami menyerukan perbaikan tata kelola tambang dan energi artinya kedua capres ini harus memastikan bahwa koalisi yang dibangunnya bersih dari pengusaha, perusahaan, maupun mafia tambang dan energi. Baik itu di koalisinya, penyumbang dana kampanyenya, atau pun kalau mereka mau membentuk kabinet,” kata Emergency Response JATAM Ki Bagus Hadi Kusuma pada Kamis (29/5).

“Di pembentukan kabinetnya, dan lembaga-lembaga lainnya juga harus bersih dari intervensi dan keterlibatan perusahaan tambang dan energi. Langkah awalnya sebenarnya ada di situ. Bukan dengan jargon nasionalisasi perusahaan tambang atau yang lain.”

Ki Bagus menyebutkan industri tambang dan energi hampir tidak mungkin member kesejahteraan masyarakat, apalagi mereka yang tinggal di daerah lingkar tambang. Tetapi dia menilai untuk menyadari hal itu tidak memang semudah membalikkan telapak tangan.

Dia mengamati hampir di semua partai politik, baik yang berkoalisi dengan Prabowo maupun Jokowi, berkaitan erat dengan para pelaku industri tambang dan migas. “Banyak pengusaha yang baik itu di partai politik atau di luar merapat ke salah satu calon, baik itu Prabowo maupun Jokowi.”

Perbaikan Tata Kelola Tambang Belum Diprogramkan

Ki Bagus Hadi Kusuma mengemukakan perbaikan tata kelola tambang dan energi dalam rangka pencadangan belum dilakukan atau pun menjadi program para capres.

Seharusnya itu yang dilakukan. Dari kecil saja kita sudah diajari bahwa hasil tambang dan migas itu tidak terbarukan. Kalau model produksi dan konsumsi tambangnya masih seperti sekarang dalam delapan tahun lagi kalau tidak ada perbaikan maka negara akan hancur. Seharusnya energi bersih dan terbarukan dioptimalkan dari sekarang. Bukan hanya dilakukan di ujung pelosok kampung yang satu dusun saja, tetapi juga di skala nasional harus diterapkan.”

“Mencadangkan merupakan pilihan terakhir.  Walau prosesnya lama tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang maka hal itu tidak akan tercapai,” pungkasnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja