Jepang Pertimbangkan Keadaan Darurat untuk Tokyo Raya

TOKYO, SATUHARAPAN.COM-Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan untuk mengumumkan keadaan darurat untuk wilayah metropolitan Tokyo Raya, karena kasus virus Corona meningkat dan membebani sistem medis negara itu.

Deklarasi keadaan darurat mungkin akan menandai perubahan kebijakan di mana Suga menolak langkah drastis semacam itu yang akan membatasi aktivitas ekonomi.

Jepang mencatat rekor 4.520 kasus baru pada 31 Desember, mendorong ibu kota, Tokyo, dan tiga prefektur tetangga untuk diumumkan keadaan darurat oleh pemerintah pusat. Wilayah ini sekarang menyumbang sekitar setengah dari kasus baru secara nasional.

"Bahkan selama tiga hari liburan tahun baru, kasus tidak turun di wilayah Tokyo yang lebih luas," kata Suga pada konferensi pers untuk menandai dimulainya tahun 2021. "Kami merasa bahwa pesan yang lebih kuat diperlukan."

Dia tidak mengatakan kapan pemerintah akan membuat keputusan, atau pembatasan apa yang akan dilakukan. Keadaan darurat pertama, diumumkan musim semi lalu, berlangsung lebih dari sebulan, menutup sekolah dan bisnis yang tidak penting.

Suga mengulangi, bagaimanapun, bahwa banyak kasus baru dengan asal yang tidak diketahui kemungkinan besar terkait dengan restoran, dan ada permintaan terbaru kepada pemerintah untuk menutup restoran di wilayah Tokyo pada pukul 20:00 malam secara efektif, bukan pada pukul 22:00 malam.

Kehilangan Rp 395 Triliun PDB

Saat gelombang ketiga infeksi melanda Jepang bulan lalu, pemerintah menghentikan program perjalanan bersubsidi yang populer selama dua pekan hingga 11 Januari. Suga mengatakan melanjutkan program "Go to Travel” akan sulit di bawah keadaan darurat.

Toshihiro Nagahama, seorang ekonom di Dai-ichi Life Research Institute, memperkirakan bahwa penangguhan selama sebulan atas pengeluaran tidak mendesak oleh konsumen di wilayah Tokyo Raya akan mengurangi produk domestik bruto tahunan sebesar 2,8 triliun yen (sekitar Rp 395 triliun).

"Hilangnya PDB bisa membuat 147.000 orang kehilangan pekerjaan," tulisnya dalam sebuah catatan. Saham Jepang juga jatuh pada hari pertama perdagangan tahun ini, bereaksi terhadap berita tentang potensi keadaan darurat.

Meskipun Jepang mengandalkan penutupan sukarela ketimbang tindakan penguncian yang kaku yang terlihat di tempat lain di dunia, Suga mengatakan RUU akan diajukan ke sesi parlemen berikutnya untuk memberi lebih banyak batasan keadaan darurat, termasuk hukuman. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti