JISP: Memandang Jogja dari Jalanan

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Selama dua hari 24-25 September digelar acara Jogja International Street Performance (JISP) 2017 di seputaran Yogyakarta, meliputi kegiatan public space performance dan on stage performance. Acara yang telah digelar delapan kali sejak pertama kali dihelat pada tahun 2010 dibuka pada Minggu (24/9) malam di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret Yogyakarta oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda DI Yogyakarta, Sugeng Purwanto mewakili Sekretaris Daerah Pemda DI Yogyakarta.

Pada hari pertama (24/9) selain on the stage performance, di pelataran parkir Mangkubumi digelar public space performance menampilkan Sanggar Tari Anak Tembi (Jogja), Kampuseni (Bangka), Rina Takahashi (Japan), serta Nian Tanah (Maumere - NTT). Sementara on the stage performance di Monumen SO 1 Maret Yogyakarta dibuka dengan penampilan Tari Angguk oleh Satrio Ayodya Performance (Jogja), dilanjutkan penampilan Poleen Carla Performance (Filipina), Kalpana Sivan & Rupbiny Performance (Singapore), Phoenix Dance Performance (Semarang), Ranranga Dance Academy Performance (Sri Lanka), Suhaimi Magi (Malaysia), Daya Presta Betawi (Jakarta), serta Borneo Lantunan Aqoustic (Kalteng).

Pada hari kedua Senin (25/9) panggung di depan kantor Harian Kedaulatan Rakyat dimeriahkan penampilan Ranranga Dance Academy (Sri Lanka), Artha Dance (Jogja), Abib Igal (Jogja), Sanggar Seni Sekar Kinanti (Jogja), Devintri (Jogja), Topeng Losari (Cirebon). Dilanjutkan public space performance di pelataran parkir Mangkubumi dengan penampilan Alvien Lie (Jogja), Ranranga Dance Academy (Sri Lanka), Wang Yue Kwn (Taipei), Jun Amanto (Japan), dan Mila Art Dance (Jogja).

Penanggungjawab JISP 2017 Bambang Paningron kepada satuharapan.com menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan tahun 2017 ada pembatasan kuota performer baik yang berasal dari Yogyakarta, luar Yogyakarta, maupun dari luar negeri serta durasi waktu pelaksanaan. Tahun lalu lebih dari 30 grup performer yang tampil pada JISP 2016, sementara pada tahun ini hanya 22 grup. Mengatasi keterbatasan tersebut, Bambang tidak membuka pendaftaran penampil seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Seluruh penampil (performers) kita undang. Kita tidak berani membuka pendaftaran. Sayang juga mengingat panggung maupun public space-nya masih bisa diakses lebih banyak lagi grup penampil." kata Bambang kepada satuharapan.com Minggu (24/9) malam dalam obrolan ringan di sela-sela pembukaan JISP 2017 di pelataran Monumen SO 1 Maret.

Jogja Darurat Panggung Kehidupan

Adanya Jogja International Street Performance yang memanfaatkan jalan sebagai panggung bisa menjadi ruang alternatif bagi koreografer muda Yogyakarta. Dan ketika jalanan menjadi panggung bagi pementasan seolah mengingatkan bahwa pada saat-saat ini Yogyakarta secara kuantitas memang kekurangan ruang publik yang telah banyak berubah fungsi karena banyak hal.

Dalam tiga tahun terakhir penyelenggaraan JISP Bambang Paningron selalu menyoroti tentang kondisi darurat panggung di wilayah Yogyakarta. Perebutan akses panggung oleh pelaku seni menjadi hal yang menggembirakan sekaligus memilukan. Di tengah semakin meningkatnya animo pelaku seni pertunjukan pada performance di atas panggung, pada saat bersamaan tidak semua mampu mengaksesnya akibat keterbatasan ruang panggung publik. Bahkan saat jalanan dijadikan panggung pertunjukan.

Bambang menjelaskan bahwa secara umum Jogja kekurangan ruang untuk berkembangnya seni pertunjukan meskipun secara jumlah ada banyak festival terselenggara setiap tahunnya di Yogyakarta. Lebih lanjut Paningron menyoroti tentang darurat panggung kehidupan nyata dalam realitas masyarakat Yogyakarta sebagai salah satu wajah darurat panggung kesenian.

"Kemacetan jalanan di Yogyakarta yang semakin meningkat durasi serta sebaran waktunya menjadi gambaran bagaimana Yogyakarta perlu banyak berbenah. Jalanan menjadi potret perebutan ruang publik sekaligus ruang aktivitas ekonomi yang jika tidak diperhatikan akan menyingkirkan masyarakat dari ruang rupa sebuah kota. Kota hanya akan menjadi sebuah dialog mekanis aktivitas ekonomi dimana hanya yang kuat dan mampu membelinya yang akan bertahan di sana." jelas Bambang.

Beberapa wilayah di Yogyakarta telah menjadi magnet ekonomi bagi siapapun untuk turut mengais rejeki. Serbuan masyarakat dari luar dan sekitar Yogyakarta di satu sisi turut menggerakkan perekonomian regional, namun di sisi lain seolah memerah perputaran perekonomian keluar Yogyakarta. Bisa dibayangkan, Yogyakarta hanya menjadi perlintasan perputaran ekonomi uang, tanpa berhenti sejenak untuk turut membangun kesejahteraan masyarakat dan wilayahnya. Kondisi tersebut semakin diperberat ketika konsentrasi aktivitas ekonomi hanya terpusat pada beberapa wilayah yakni di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

"Perlu dipikirkan betul pembangunan yang berorientasi secara kewilayahan. Fenomena yang terjadi banyak masyarakat (kota) yang mulai menyingkir ke daerah pinggiran akibat ketidaknyamanan lingkungan ataupun tekanan ekonomi. Sebuah kota dibangun juga oleh dialektika masyarakat yang terus berkembang. Jika masyarakat mulai menyingkir, bagaimana nanti wajah kota di Yogyakarta yang hanya terkapital oleh kekuatan modal? Bukan sebuah kota yang memanusiakan masyarakatnya. Yang tidak kuat bertahan akan menyingkir. Itu yang sedang terjadi di Yogyakarta hari0hari ini." kata Bambang.

Bambang mencontohkan Kecamatan Depok-Sleman dengan 25 perguruan tinggi yang memiliki tiga kepolisian sektor (polsek) adalah gambaran terkonsentrasi pembangunan wilayah yang seolah tidak terencana dalam hal tata ruang-wilayahnya.

"Bisa dibayangkan, satu kecamatan dengan beban lingkungan yang begitu besar. Akan muncul kerawanan sosial sepanjang waktu. Motif klasiknya perebutan sumberdaya ekonomi yang berputar cepat dalam jumlah besar. Idealnya dengan masyarakat akademik dalam jumlah besar, tentunya keteraturan bisa terwujud. Yang terjadi hari-hari ini bagaimana? Silakan diteliti bagaimana tingkat kriminalitas di sana bandingkan dengan wilayah lainnya." jelas Bambang.

Ya...hari-hari ini saat Yogyakarta mencoba membangun dirinya seolah dikepung kepentingan dan perebutan sumberdaya ekonomi semata. Jika Anda mencermati, iklan-iklan di banyak ruas jalan Yogyakarta yang menjual tanah dalam satuan luas yang akan membuat siapapun menggeleng-gelengkan kepala: dijual tanah per satuan cm². Bisa dibayangkan, pada saat akhir pekan atau musim liburan, praktik-praktik perpakiran adalah promosi buruk bagi pariwisata Yogyakarta.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan, ini yang seolah terlewatkan dalam perencanaan pembangunan di wilayah Yogyakarta. Pembangunan fisik sarana-prasana semisal hotel, pusat perbelanjaan modern, perkantoran, masih sebatas bagaimana pembangunan tersebut mendorong roda perekonomian bagi keuntungan finansial semata. Pembangunan manusia masyarakat secara kewilayahan masih tertinggal. Ego sektoral masih mengerucut sebagai ukuran prestasi sektoral.

Beberapa waktu lalu (dan mungkin hingga saat ini) sempat terjadi selisih yang cukup signifikan jumlah masyarakat yang beraktivitas di wilayah Yogyakarta pada siang hari dan malam hari. Selisih jumlah yang cukup besar menjadi salah satu indikator begitu cepatnya perputaran uang yang keluar dari wilayah Yogyakarta. Apakah hal tersebut berdampak pada kesejahteraan warga masyarakat Yogyakarta? Rasio Gini (Gini Ratio) Yogyakarta bisa sedikit menjawabnya.

DI Yogyakarta merupakan provinsi tertinggi tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Gini Ratio pada bulan September 2016 yakni sebesar 0,425. Angka ini jauh diatas rerata nasional pada periode yang sama sebesar 0,394.

 Meskipun secara kesejahteraan yang salah satunya diukur dari harapan hidup masyarakat yang cukup tinggi, rasio gini Yogyakarta yang cukup tinggi menjadi indikator bahwa masih cukup terentang kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang cukup dalam dan lebar di masyarakat. Inilah perlunya membangun kota dengan manusianya agar wajah Yogyakarta tetap menjadi manusiawi bagi warganya. Tidak semata-mata sebuah wilayah kota yang terus berlari secara mekanis mengejar keuntungan ekonomi semata.

"Mungkin sudah saatnya perlu moratorium untuk memindahkan pusat-pusat pendidikan dan pusat ekonomi-perdagangan yang terkonsentrasi pada satu wilayah menyebar ke berbagai wilayah Yogyakarta. Dan jangan lupakan masyarakat untuk turut membangun wilayahnya." kata Bambang.

Membangun ruang publik adalah membangun dialektika antara masyarakat, para pihak, dan ruang itu sendiri. Jalanan sebagai salah satu panggung kehidupan di Yogyakarta dengan berbagai kontestasi kehidupan hari-hari ini menjadi gambaran ke mana Yogyakarta sedang berlari. Semuanya seolah diukur seberapa besar mampu menghasilkan uang dan perputaran roda ekonomi. Ini seolah menafikkan asal-muasal Yogyakarta: tempat yang damai, aman dan tenteram, dimana ukurannya tidak semata-mata nominal angka uang.

Sebelum semuanya menjadi seperti ibukota Jakarta, jaga Yogyakarta kita.