JK: Penegakan Hukum Butuh Tauladan Pemimpin

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Calon wakil presiden Jusuf Kalla menekankan penegakan hukum di Tanah Air memerlukan ketauladan dari pemimpin bangsa, agar ada contoh yang dapat ditiru oleh masyarakat. 

"Pelaksanaan hukum harus benar dan sesuai aturan. Beberapa hal pokok untuk merealisasikan penegakan dan kepastian hukum, maka hukum harus dipandang sebagai ketentuan umum, dan tentu membutuhkan ketauladanan dari pemimpin. Pemimpin harus lebih dulu," ujar JK dalam acara debat perdana Capres-Cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam.

JK mengatakan Indonesia sebagai negara hukum harus diartikan bahwa siapa pun di Indonesia harus menaati hukum. Untuk mewujudkan hal itu, kata JK, maka hak asasi manusia harus benar-benar dihormati dalam kehidupan bernegara. 

Dia memandang ada kecenderungan bahwa sebagian rakyat saat ini tidak begitu menaati hukum. Hal ini, menurut dia, lantaran institusi hukum belum memiliki sistem yang terlalu kuat.

"Maka harus diperkuat institusi hukum itu, misalnya KPK harus diperkuat stafnya, disiplinnya, anggarannya. Polisi dan jaksa juga harus sinkron dengan hal itu, sementara DPR yang menata hukum itu juga harus baik," ujar JK.

Pangkal dari seluruh upaya itu, lanjut dia, adalah ketauladanan yang wajib ditunjukkan para pemimpin bangsa, utamanya presiden dan wakil presiden RI.

Sementara itu cawapres lainnya Hatta Rajasa juga senada dengan JK. Hatta menilai penguatan KPK mutlak dilakukan untuk mempertajam upaya pencegahan korupsi serta monitoring jalannya pemerintahan yang bersih.  (Ant)