Loading...
EKONOMI
Penulis: Sabar Subekti 18:13 WIB | Rabu, 12 Oktober 2022

Joe Biden: Ada Konsekuensi pada Saudi, Jika OPEC+ Pangkas Produksi Minyak

Anggota Kongres menyerukan pembekuan kerja sama dengan Arab Saudi.
Presiden AS, Joe Biden, berbicara pada KTT tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran di Auditorium Pengadilan Selatan di kompleks Gedung Putih di Washington, Selasa, 11 Oktober 2022. Biden mengevaluasi kembali hubungan AS dengan Arab Saudi setelah aliansi OPEC+ yang dipimpin Riyadh negara-negara penghasil minyak pekan lalu mengumumkan akan memangkas produksi minyak dan ketika anggota parlemen Demokrat menyerukan pembekuan kerja sama dengan Saudi. (Foto: AP/Susan Walsh)

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Presiden Amerika Serika, Joe Biden, mengatakan akan ada "konsekuensi" bagi Arab Saudi ketika aliansi OPEC+ yang dipimpin Riyadh bergerak untuk memangkas produksi minyak, dan anggota parlemen Demokrat menyerukan pembekuan kerja sama dengan Saudi.

Biden menyarankan dia akan segera mengambil tindakan, ketika ajudan mengumumkan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi kembali hubungannya dengan kerajaan itu sehubungan dengan pengurangan produksi minyak yang menurut pejabat Gedung Putih akan membantu anggota OPEC+ lainnya, Rusia, membayar pundi-pundinya karena terus melanjutkan perang di Ukraina yang hampir delapan.

Senator Demokrat, Richard Blumenthal dari Connecticut, dan Republikan, Ro Khanna dari California mengajukan rancangan undang-undang yang akan segera menghentikan semua penjualan senjata AS ke Arab Saudi selama satu tahun. Jeda ini juga akan menghentikan penjualan suku cadang dan perbaikan, layanan dukungan dan dukungan logistik.

Tetapi masih harus dilihat seberapa jauh Biden bersedia menunjukkan ketidaksenangannya dengan Arab Saudi, sekutu penting tetapi rumit di Timur Tengah. Biden ketika mulai menjabat bersumpah untuk mengkalibrasi ulang hubungan AS karena catatan hak asasi manusia Arab Saudi tetapi kemudian melakukan kunjungan ke kerajaan itu awal tahun ini.

Biden mengatakan dalam sebuah wawancara CNN bahwa dia akan berkonsultasi dengan Kongres di masa depan, tetapi berhenti mendukung seruan anggota parlemen Demokrat untuk menghentikan penjualan senjata.

“Akan ada beberapa konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan, dengan Rusia,” kata Biden. “Saya tidak akan membahas apa yang saya pertimbangkan dan apa yang ada dalam pikiran saya. Tapi akan ada, akan ada konsekuensinya.”

John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan Biden yakin "inilah waktunya untuk melihat kembali hubungan ini dan memastikan bahwa itu melayani kepentingan keamanan nasional kita."

Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre mengatakan pada hari Selasa (11/10) bahwa Gedung Putih tidak memiliki batas waktu untuk peninjauannya dan juga presiden tidak menunjuk seorang penasihat untuk bertindak sebagai orang penting.

Sementara itu, para pejabat menggarisbawahi peran sentral yang dimainkan Arab Saudi dalam mengatasi masalah keamanan nasional yang lebih luas di Timur Tengah.

Blumenthal dan Khanna mengajukan rancangan undang-undang mereka satu hari setelah Senator Robert Menendez, seorang Demokrat New Jersey, mengatakan tidak dapat diterima bahwa OPEC+ telah bergerak untuk memangkas produksi minyak dan secara efektif membantu Moskow dalam perangnya terhadap Ukraina. Menendez berjanji untuk menggunakan posisinya sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat untuk memblokir penjualan senjata ke Arab Saudi di masa depan.

Menendez tidak memperingatkan Gedung Putih sebelum mengumumkan niatnya untuk memblokir penjualan senjata Arab Saudi di masa depan, kata Kirby.

OPEC+, yang mencakup Rusia serta Arab Saudi, pekan lalu mengumumkan akan memangkas produksi sebesar dua juta barel per hari, yang akan membantu menopang harga minyak yang memungkinkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk terus membayar invasi delapan bulannya ke Ukraina.

Pengurangan produksi juga merugikan upaya yang dipimpin AS untuk membuat perang tidak berkelanjutan secara finansial bagi Rusia, mengancam ekonomi global yang sudah tidak stabil oleh konflik Ukraina dan berisiko membebani Biden dan Demokrat dengan harga bensin yang baru naik tepat menjelang pemilihan paruh waktu AS.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, mengatakan kepada Al Arabiya pada hari Selasa bahwa pembenaran pemerintahnya atas pengurangan produksi adalah “murni ekonomi.”

Biden dan para pemimpin Eropa telah mendesak lebih banyak produksi minyak untuk menurunkan harga bensin dan menghukum Moskow atas agresinya di Ukraina. Putin telah dituduh menggunakan energi sebagai senjata melawan negara-negara yang menentang invasi Rusia.

“Mereka tentu saja menyelaraskan diri dengan Rusia,” kata Jean-Pierre. “Ini bukan waktunya untuk bersekutu dengan Rusia.”

Adapun Arab Saudi, Senator Blumenthal mengatakan, “Kami tidak dapat terus menjual teknologi senjata yang sangat sensitif ke negara yang bersekutu dengan musuh teroris yang menjijikkan.” Namun, Gedung Putih mencatat bahwa penjualan senjatanya ke Riyadh berfungsi, sebagian, sebagai penyeimbang penting di kawasan itu ke Iran, yang dengan cepat bergerak menuju kekuatan nuklir.

“Ada 70.000 orang Amerika yang tinggal di Arab Saudi sekarang, belum lagi semua pasukan lain yang kami miliki di seluruh wilayah itu,” kata Kirby. “Jadi bukan hanya kepentingan kita saja agar pertahanan rudal di kawasan itu menjadi lebih terintegrasi dan kooperatif. Ini untuk kepentingan sekutu dan mitra kami di bagian dunia itu juga.”

Namun, tekanan meningkat untuk Biden. Sebagai kandidat Gedung Putih, dia bersumpah bahwa para penguasa Arab Saudi akan “membayar harga” di bawah pengawasannya atas pembunuhan 2018 jurnalis yang berbasis di AS, Jamal Khashoggi, seorang kritikus kepemimpinan kerajaan. Biden mengatakan bahwa dia akan berusaha menjadikan negara kaya minyak itu sebagai “paria.”

Tetapi pada bulan Juli, di tengah kenaikan harga yang di pompa di seluruh dunia, Biden memutuskan untuk berkunjung ke Arab Saudi. Selama kunjungan tersebut, ia bertemu dengan dengan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang pernah dijauhi sebagai pembunuh atas kematian Khashoggi. Komunitas intelijen AS menetapkan bahwa putra mahkota, yang sering disebut dengan inisialnya MBS, kemungkinan menyetujui pembunuhan Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul. MBS membantah dia terlibat.

Arab Saudi juga mendapat kecaman internasional atas serangan udara yang membunuh warga sipil dalam perang selama bertahun-tahun antara kerajaan itu dan pemberontak Houthi di Yaman, serta untuk embargo yang memperburuk kelaparan dan mendorong Yaman ke ambang kelaparan.

“Keputusan bencana Arab Saudi untuk memangkas produksi minyak sebanyak dua juta barel per hari memperjelas bahwa Riyadh berusaha untuk merugikan AS dan menegaskan kembali perlunya menilai kembali hubungan AS-Saudi,” kata Khanna.

“Tidak ada alasan bagi AS untuk mengangguk kepada rezim yang telah membantai warga sipil yang tak terhitung jumlahnya di Yaman, membunuh seorang jurnalis yang berbasis di Washington dan sekarang memeras warga Amerika.” (AP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home