Joe Biden: AS Tidak Akan Meninggalkan Timur Tengah

JEDDAH, SATUHARAPAN.COM- Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berbicara pada pertemuan puncak para pemimpin Arab, mengatakan pada hari Sabtu (16/7) bahwa Amerika Serikat "tidak akan pergi" dari Timur Tengah. Itu ketika ia mencoba untuk memastikan stabilitas di bagian dunia yang bergejolak dan meningkatkan aliran minyak di seluruh dunia untuk mengatasi kenaikan harga.

Pernyataannya, yang disampaikan di Dewan Kerjasama Teluk (GCC) saat ia menutup perjalanan terakhir dari perjalanan empat hari, datang saat kawasan itu bersiap menghadapi potensi konfrontasi dengan Iran.

“Kami tidak akan pergi dan meninggalkan kekosongan untuk diisi oleh China, Rusia atau Iran,” kata Biden. “Kami akan berusaha untuk membangun momen ini dengan kepemimpinan Amerika yang aktif dan berprinsip.”

Meskipun pasukan AS terus menargetkan teroris di wilayah tersebut dan tetap ditempatkan di pangkalan-pangkalan di seluruh Timur Tengah, Biden menyarankan bahwa dia membalik halaman setelah invasi negara itu ke Irak dan Afghanistan.

“Hari ini, saya bangga dapat mengatakan bahwa era perang darat di kawasan, perang yang melibatkan sejumlah besar pasukan Amerika, tidak sedang berlangsung,” katanya.

Biden juga menekan rekan-rekannya, banyak di antara mereka memimpin pemerintahan yang represif, untuk memastikan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dan mengizinkan warganya untuk berbicara secara terbuka.

“Masa depan akan dimenangkan oleh negara-negara yang mengeluarkan potensi penuh dari populasi mereka,” katanya, termasuk mengizinkan orang untuk “mempertanyakan dan mengkritik para pemimpin tanpa takut akan pembalasan.”

Pertemuan Bilateral

Sebelum pidato, Biden menghabiskan pertemuan pagi itu secara individu dengan para pemimpin Irak, Mesir, dan Uni Emirat Arab, beberapa di antara mereka belum pernah duduk bersamanya.

Biden mengundang Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang menjadi Presiden UEA dua bulan lalu, untuk mengunjungi Gedung Putih tahun ini, dengan mengatakan dia menantikan “periode lain dari kerja sama yang kuat dan berkembang” antara negara mereka di bawah kepemimpinan syekh.

KTT Dewan Kerjasama Teluk di kota pelabuhan Laut Merah, Jeddah, adalah kesempatan bagi Biden untuk menunjukkan komitmennya terhadap kawasan itu setelah menghabiskan sebagian besar masa kepresidenannya dengan fokus pada invasi Rusia ke Ukraina dan pengaruh China yang berkembang di Asia.

Beberapa jam sebelum konferensi dimulai, Gedung Putih merilis citra satelit yang menunjukkan pejabat Rusia baru-baru ini dua kali mengunjungi Iran untuk melihat drone berkemampuan senjata yang ingin diperolehnya untuk digunakan dalam perangnya di Ukraina.

Tak satu pun dari negara yang diwakili di KTT itu telah bergerak sejalan dengan AS untuk memberikan sanksi kepada Rusia, prioritas kebijakan luar negeri utama bagi pemerintahan Biden. Jika ada, UEA telah muncul sebagai semacam surga keuangan bagi miliarder Rusia dan kapal pesiar jutaan dolar mereka. Mesir tetap terbuka untuk turis Rusia.

Rilis citra satelit yang menunjukkan pejabat Rusia mengunjungi Kashan Airfield pada 8 Juni dan 15 Juli untuk melihat drone dapat membantu pemerintah lebih baik mengaitkan relevansi perang dengan kekhawatiran banyak negara Arab sendiri tentang ambisi nuklir Iran, program rudal dan dukungan untuk militan di wilayah itu.

Seorang pejabat senior pemerintahan Biden, yang memberi pengarahan kepada wartawan sebelum KTT, mengatakan upaya Moskow untuk memperoleh drone dari Teheran menunjukkan bahwa Rusia “secara efektif bertaruh pada Iran.”

Joe Biden dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman

Kehadiran Biden di KTT Dewan Kerjasama Teluk mengikuti pertemuan hari Jumat dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan yang kaya minyak dan pewaris takhta yang saat ini dipegang oleh ayahnya, Raja Salman.

Presiden pada awalnya menghindari Pangeran Mohammed karena pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pembunuhan penulis yang berbasis di AS, Jamal Khashoggi, yang diyakini oleh pejabat intelijen AS kemungkinan disetujui oleh putra mahkota.

Tetapi Biden memutuskan dia perlu memperbaiki hubungan lama antara kedua negara untuk mengatasi kenaikan harga minyak dan mendorong stabilitas di kawasan yang bergejolak.

Biden dan Pangeran Mohammed saling menyapa dengan tinju ketika presiden tiba di istana kerajaan di Jeddah, sebuah sikap yang dengan cepat dikritik. Biden kemudian mengatakan dia tidak menghindar untuk membahas pembunuhan Khashoggi selama pertemuan mereka.

Topik tersebut menciptakan awal yang "dingin" untuk diskusi, menurut seorang pejabat AS yang akrab dengan percakapan pribadi tersebut.

Namun, suasana akhirnya menjadi lebih santai, kata pejabat itu, ketika mereka berbicara tentang keamanan energi, perluasan akses internet berkecepatan tinggi di Timur Tengah dan isu-isu lainnya. Biden bahkan mencoba menyuntikkan beberapa humor ke dalam percakapan pada akhir pertemuan, menurut pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim membahas pertemuan pribadi.

Jaringan berita Al Arabiya, mengutip sumber Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa Pangeran Mohammed menanggapi penyebutan Biden tentang Khashoggi dengan mengatakan bahwa upaya untuk memaksakan serangkaian nilai dapat menjadi bumerang.

Dia juga mengatakan AS telah melakukan kesalahan di penjara Abu Ghraib di Irak, di mana para tahanan disiksa, dan menekan Biden atas pembunuhan jurnalis Palestina Amerika Shireen Abu Akleh selama serangan Israel baru-baru ini di kota Jenin di Tepi Barat.

Adel Al-Jubeir, menteri negara untuk urusan luar negeri, menyebut kunjungan itu sebagai "sukses besar" dan menepis pertanyaan tentang gesekan antara kedua negara.

“Mungkin yang skeptis adalah orang yang mencari sandiwara atau drama. Kenyataannya, bagaimanapun, adalah bahwa hubungan ini sangat solid,” katanya kepada Arab News, sebuah organisasi berita Saudi.

Bantuan Keamanan Timur Tengah

Biden, ketika dia berpidato di Dewan Kerjasama Teluk, akan menawarkan visinya yang paling cemerlang untuk kawasan itu dan peran AS di sana, kata Gedung Putih. Pemerintahan Biden juga diperkirakan akan mengumumkan bantuan keamanan pangan senilai US$1 miliar untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.

Perjalanan pertama presiden ke Timur Tengah dilakukan 11 bulan setelah penarikan AS yang kacau dari Afghanistan, dan ketika Biden bertujuan untuk memprioritaskan kembali AS dari perang yang merusak di Timur Tengah dan konflik yang sedang berlangsung yang membentang dari Libya hingga Suriah.

Harga energi, meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina, diperkirakan akan menjadi agenda utama. Tetapi para pembantu Biden meredam ekspektasi bahwa dia akan pergi dengan kesepakatan bagi produsen regional untuk segera meningkatkan pasokan.

“Saya menduga Anda tidak akan melihatnya selama beberapa pekan lagi,” kata Biden kepada wartawan Jumat (15/7) malam.

Pada KTT itu, Biden akan mendengarkan kekhawatiran tentang stabilitas dan keamanan regional, ketahanan pangan, perubahan iklim, dan ancaman terorisme yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hanya sedikit yang disepakati oleh sembilan kepala negara Timur Tengah dalam hal kebijakan luar negeri. Misalnya, Arab Saudi, Bahrain, dan UEA mencoba mengisolasi dan menekan Iran di atas jangkauan dan proksi regionalnya. Oman dan Qatar, di sisi lain, memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Iran dan telah bertindak sebagai perantara pembicaraan antara Washington dan Teheran.

Qatar baru-baru ini menjadi tuan rumah pembicaraan antara pejabat AS dan Iran ketika mereka mencoba untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran. Iran tidak hanya berbagi ladang gas bawah laut yang besar dengan Qatar di Teluk Persia, Iran juga bergegas membantu Qatar ketika Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dan memberlakukan embargo selama bertahun-tahun terhadap Qatar yang berakhir tak lama sebelum Biden menjabat.

Tindakan Biden telah membuat frustrasi beberapa pemimpin. Sementara AS telah memainkan peran penting dalam mendorong gencatan senjata selama berbulan-bulan di Yaman, keputusannya untuk membalikkan langkah era Trump yang telah mendaftarkan pemberontak Yaman Houthi sebagai kelompok teroris telah membuat marah kepemimpinan Emirat dan Arab Saudi. (AP)

Editor : Sabar Subekti