Joe Biden: Pemulihan Hubungan Arab Saudi-Israel Mungkin Sedang Berlangsung

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan pada hari Jumat (28/7) bahwa kesepakatan potensial mungkin sedang dalam perjalanan dengan Arab Saudi setelah pembicaraan antara penasihat keamanan nasionalnya dan pejabat Arab Saudi di Jeddah yang bertujuan untuk mencapai normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.

"Pendekatan mungkin sedang berlangsung," kata Biden kepada kontributor kampanye pemilihannya kembali pada 2024 di sebuah acara di Freeport, Maine, Reuters melaporkan. Namun, rincian spesifik tentang kesepakatan prospektif tidak diungkapkan oleh Presiden.

Pernyataan Biden tampaknya kontras dengan pernyataannya sebelumnya dalam wawancara CNN yang disiarkan pada 9 Juli, di mana dia menegaskan bahwa Israel dan Arab Saudi masih jauh dari kesepakatan normalisasi.

“Kami jauh dari sana. Banyak yang harus kita bicarakan,” kata Biden dalam wawancara dengan GPS Fareed Zakaria. “Kami membuat kemajuan di daerah. Dan itu tergantung pada perilaku dan apa yang diminta dari kami agar mereka mengakui Israel,” kata Biden saat itu.

Pada hari Kamis (27/7), presiden Amerika mengirim Penasihat Keamanan Nasional ke Jeddah, Jake Sullivan, dan Utusan Timur Tengah, Brett McGurk ,untuk melakukan pembicaraan dengan Putra Mahkota kerajaan, Mohammed bin Salman.

Pembicaraan luas di kota Laut Merah itu mencakup inisiatif untuk "memajukan visi bersama untuk Timur Tengah yang lebih damai, aman, makmur, dan stabil," kata Gedung Putih dalam pernyataan singkat.

Sullivan dan pangeran Arab Saudi juga membahas harapan pemerintahan Biden untuk menormalkan hubungan antara Tel Aviv dan Riyadh, menurut seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih yang mengetahui masalah tersebut, seperti dilansir AP.

Kunjungan Sullivan dilakukan setelah Menteri Luar Negeri, Antony Blinken, melakukan perjalanan ke kerajaan pada bulan Juni untuk mempromosikan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi.

Namun, selama kunjungan Blinken, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengatakan bahwa normalisasi dengan Tel Aviv akan memiliki “manfaat terbatas” tanpa “menemukan jalan menuju perdamaian bagi rakyat Palestina.”

Arab Saudi juga telah menunjukkan keraguan untuk melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel pada saat Israel dipimpin oleh pemerintah paling ekstremis dalam sejarahnya, dan ketika agresi terhadap Palestina melonjak di wilayah pendudukan Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada hari Jumat (28/7), bahwa kesepakatan Israel-Arab Saudi “bisa sangat dekat jika Saudi menginginkannya, terserah mereka.”

“Saya pikir ini adalah hal yang hebat jika kita memilikinya. Kami akan mendapat manfaat ekonomi yang luar biasa; itu akan memiliki manfaat strategis yang luar biasa. Itu akan menjadi pukulan bagi Iran dan keuntungan bagi Israel, AS, dan dunia Arab juga,” kata Netanyahu.

Pejabat AS melihat kemungkinan kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi setelah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump mencapai kesepakatan serupa antara Israel dan Maroko, Sudan, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di bawah kesepakatan Abraham Accords 2020.

Kesepakatan normalisasi potensial antara Arab Saudi dan Israel akan membutuhkan "konsesi signifikan" kepada Palestina yang tidak mungkin disetujui oleh koalisi garis keras Netanyahu, dan sebaliknya dapat meminta dia untuk mencari pembentukan pemerintahan persatuan, The New York Times melaporkan.

Tom Friedman, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Biden, menulis di kolom New York Times hari Kamis bahwa konsesi ini mungkin termasuk janji resmi Israel untuk tidak pernah mencaplok Tepi Barat (sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi 2020 dengan Uni Emirat Arab, Netanyahu setuju untuk menunda mewujudkan janji aneksasinya hingga 2024); komitmen untuk tidak mendirikan pemukiman lagi atau memperluas batas yang sudah ada; komitmen untuk tidak melegalkan pos-pos ilegal; dan pelepasan beberapa wilayah berpenduduk Palestina di Area C Tepi Barat, yang dikendalikan oleh Israel di bawah Kesepakatan Oslo. (AP)

Editor : Sabar Subekti