Johan: Negara Lain Saja Bangga dengan KPK

MALANG, SATUHARAPAN.COM - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP mengemukakan, banyak negara bangga dengan KPK, namun di negeri sendiri justru muncul gerakan yang akan mengebiri kewenangan dan melemahkan fungsinya.

"Kepedulian masyarakat di Tanah Air terhadap gerakan antikorupsi meningkat, namun seiring meningkatnya kepedulian itu ada yang berupaya merongrong kewenangan dan berusaha melemahkan kelembagaan KPK," kata Johan Budi dalam diskusi Anti Corruption Clearing House (ACCH) di Malang, Selasa (14/10).

Johan yang naik jabatan menjadi Deputi Pencegahan KPK, mengemukakan KPK menjadi lembaga yang disegani dan dipuja oleh banyak negara karena lembaga penegak hukum ini dianggap sukses memberantas kasus korupsi di Tanah Air. Johan mencontohkan Filipina dan Malaysia sebagai negara yang membanggakan keberadaan KPK.

Dalam diskusi yang bertema "Cara Cerdas Berantas Korupsi" itu, Johan mengatakan, sejumlah negara belajar tentang kinerja KPK mengungkap dan memproses tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan Malaysia, setelah belajar di KPK mereka juga melakukan penuntutan.

Selama ini, katanya, beberapa negara kesulitan untuk melakukan penuntutan, hanya sebatas penyelidikan dan penyidikan, bahkan Malaysia akan melanjutkan belajarnya di KPK tentang kehumasan.

Johan membandingkan tenaga (pegawai) komisi antikorupsi di Malaysia saat ini sebanyak 5.000 orang lebih yang tersebar di sembilan negara bagian dan Hong Kong yang jumlah penduduknya juga lebih sedikit dari Indonesia juga memiliki pegawai sebanyak 5.000 orang. 

Sedangkan KPK hanya memiliki sekitar 800 pegawai dan hanya terpusat di ibu kota negara, padahal pada tahun 2010, KPK menargetkan sekitar 1.500 pegawai

Menyinggung pengaduan yang dilayangkan ke KPK selama 2014, Johan mengatakan sekitar 64 ribu. Banyaknya laporan tersebut menurut Johan membuktikan jika kepedulian masyarakat dalam gerakan antikorupsi meningkat, meski muncul gerakan untuk mengebiri kewenangan dan usaha untuk melemahkan kelembagaan KPK.

"KPK menjadi simbul penegakan hukum dan harapan masyarakat. Jika pemberantasan korupsi berhasil akan dapat membawa rakyat sejahtera seperti Tiongkok yang berhasil menumpas pemberantasan korupsi sehingga negara itu menjadi negara raksasa ekonomi dunia," kata Johan yang akan dilantik menjadi Deputi Pencegahan KPK, Jumat (17/10).

Sementara itu, roadshow ACCH bertujuan untuk mengkampanyekan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat dari berbagai kalangan, seperti akademisi, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penindakan atau menerima aduan saja, tapi KPK juga butuh menyampaikan informasi pada masyarakat agar menolak korupsi.

"Sebetulnya tidak kampanye saja, tetapi juga propaganda pemberantasan korupsi yang pada akhirnya publik bisa mengubah perilaku yang koruptif menjadi tidak koruptif. Dan, untuk mendukung kegiatan ini KPK juga menggunakan teknologi informasi, seperti situs jejaring sosial, portal berita, video streaming dan radio streaming di kanal KPK," ujarnya. (Ant)