Jokowi Ajak 19 Dekan FE Lihat Kebijakan Ekonomi Pemerintah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak 19 dekan fakutas ekonomi, dari perguruan tinggi negeri dan swasta, untuk melihat kebijakan ekonomi yang telah dibuat pemerintah. Tujuannya, agar satu pandangan dalam membuat kebijakan yang lebih meyakinkan publik.

"Jadi Presiden tadi mengajak kita melihat kebijakan beliau itu sangat kredibel, akuntabel dan diajak satu bahasa untuk membuat kebijakan yang lebih confident," ucap Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Wihana Kirana Jaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9).

Wihana menyarankan pemerintah mempercepat proses penawaran dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, selama ini banyak kalangan ragu pembangunan infrastruktur yang direncanakan Pemerintah Indonesia akan berhasil.

"Sisi penawaran tadi dijelaskan Presiden mengenai pembangunan infrastruktur, orang pesimis, infrastruktur membutuhkan cash period, tapi sudah dibuktikan dibangun infrastruktur. Itu membuktikan sudah ada pergerakan," ucap dia.

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Ekonomi UGM itu menyarankan pemerntah menambah jumlah pengusaha demi meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian.

Percepat Penyerapan Anggaran

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Chandra Fajri Ananda, mengatakan Presiden Jokowi menekankan masalah percepatan penyerapan anggaran di sektor infrastruktur. "Tadi disampaikan di beberapa lokasi sudah memulai dan sudah ada yang mencapai 30 hingga 40 persen. Sehingga akhir tahun mungkin ada beberapa yang bisa diselesaikan," kata dia.

Selain itu, Chandra mengatakan, perlu ada reformasi di bidang kebijakan fiskal, terutama persoalan dana menganggur transfer ke daerah sebesar 273 triliun rupiah. Menurut dia hal tersebut harus dimaksimalkan demi menjaga daya beli masyarakat.

"Nah itu tugas pertama menjaga inflasi, dan kerja sama pemerintah dengan Bank Indonesia sudah cukup bagus dan inflasi masih terkendali, dan kedua menjaga daya beli masyarakat. Terkait dana desa, seharusnya sudah bisa dicairkan, dari pusat ke daerah itu sudah 89 persen, ini jadi masalah di kabutan/kota itu mengendap. Ini berarti regulasi yang menghambat dengan penyaluran ini akan direformasi. Pemerintah dan dewan harus menyinergikan itu," tutur Chandra.

Kepala Staf Presiden, Teten Masduki menjelaskan tujuan Presiden Jokowi menggelar acara makan siang bersama 19 dekan fakultas ekonomi adalah untuk membangun relasi yang baik. Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin mengetahui masukan dari setiap perguruan tinggi terkait perbaikan ekonomi Indonesia

"Karena saya kira meski di kabinet ini sudah cukup, ada Menteri Koordinator bidan Perekonomian, Menteri Keuangan, dan sebagainya. tapi saya kira presiden berkeinginan kampus-kampus ini memberikan pemikiran, data, analisis, dan model-model ekonomi unuk negara ini," kata Teten.

Editor : Bayu Probo