Jokowi Ajak Kadin Detilkan Kebijakan Ekonomi

DENPASAR, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo meminta dukungan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk mendetailkan kebijakan-kebijakan pemerintah, utamanya yang akan menjadi fokus Indonesia pada presidensi G20 yang telah dimulai sejak 1 Desember 2021.

Jokowi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2021 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari Jumat, 3 Desember 2021.

“Kita fokuskan di G20 ini adalah, satu, urusan arsitektur kesehatan global, yang kedua mengenai transisi energi menuju energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga mengenai digitalisasi,” kata Jokowi.

Saat ini, katanya, bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Indonesia harus segera menyesuaikan agar ketika dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan energi terbarukan, Indonesia sudah siap.

“Kalau, misalnya, suatu titik entah dua tahun lagi, entah tiga tahun lagi, atau lima tahun lagi, Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita? Begitu mereka mulai, negara lain pasti juga akan memulai. Oleh sebab itu, secepatnya kita harus mulai menggeser arah ekonomi kita sesuai dengan yang tadi akan kita bicarakan di G20,” katanya.

Transisi Energi

Dalam transisi energi Indonesia juga memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau. Misalnya potensi hidro dari 4.400 sungai yang dimiliki negara Indonesia.

Jokowi memberikan contoh, Sungai Mamberamo di Papua yang memiliki potensi menghasilkan listrik 24 ribu megawatt dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan antara 11 sampai 13 ribu megawatt.

“Baru dua sungai, kita memiliki, sekali lagi, 4.400 sungai. Geotermal belum diapa-apakan. Kekuatan kita 29 ribu yang baru sekarang ini baru terpakai kira-kira dua ribuan, 10 persen belum ada. Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu, yang lama tidak kita sadari,” katanya.

Presiden meminta Kadin dalam Rapimnasnya mendetailkan lagi terutama yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi. Presiden ingin agar kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

“Yang dibutuhkan apa, menurut pelaku, dan keinginan-keinginannya seperti apa, sehingga akan ketemu nanti. Ada kebijakan, ada implementasi pelaksanaan. Kalau dipertemukan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar,” katanya.

Apresiasi Penanganan COVID-19

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi beserta jajaran menterinya dalam Rapimnas Kadin tersebut. Kadin juga mengapresiasi kerja keras Presiden dan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional.

“Investasi dan ekspor kita mencatatkan angka yang luar biasa, dan juga penguatan ekonomi domestik. Kami siap mendukung langkah pemerintah memajukan ekonomi daerah dan nasional, terutama soal revisi UU Cipta Kerja, kunci menumbuhkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan menghilangkan kemiskinan,” kata Arsjad Rasjid dalam keterangan tertulisnya.

Turut hadir dalam acara Rapimnas Kadin tersebut antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.

Juga Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Editor : Sabar Subekti