Jokowi Angkat Isu Kemajemukan di Forum Demokrasi

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan (kesembilan kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi (kesebelas kanan) berfoto bersama menteri-menteri dan delegasi negara peserta dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua, Bali Kamis (8/12). Kegiatan selama dua hari tersebut diikuti delegasi dari 94 negara dan sejumlah organisasi pengamat untuk berdiskusi tentang demokrasi, agama dan pluralisme sekaligus memperkuat kerja sama memperkuat demokrasi. (Foto: Antara)

BADUNG, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat isu kemajemukan yang sedang menjadi tren di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir dalam Forum Demokrasi Bali atau Bali Democracy Forum (BDF) IX.

"Terdapat lebih dari 1.300 etnik yang hidup di Indonesia. Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia
sekitar 85 persen dari lebih dari 252 juta penduduk Indonesia adalah Muslim," kata Presiden Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam BDF IX yang digelar di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Badung, Bali, hari Kamis (8/12).

Ia juga menambahkan, Islam masuk ke Indonesia pada pada sekitar abad ke-7 dan searah Indonesia mengajarkan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai.

Nilai mengenai perdamaian inilah, kata Presiden, yang sampai saat ini terus dipegang oleh umat Islam Indonesia.

"Selain Islam, Indonesia adalah rumah bagi umat Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha dan Kongfucian," katanya.

Dalam forum tersebut, ia juga menyampaikan tentang nilai-nilai perdamaian yang juga dipegang teguh oleh semua umat di Indonesia.

"Saya mendapatkan laporan bahwa besok akan dilakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Bali Bina Insani di Tabanan. Anda dapat bayangkan tanpa nilai toleransi yang tinggi. Bagaimana mungkin sebuah Pondok Pesantren dapat hidup dengan aman dan nyaman Di tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya penganut agama Hindu," katanya kepada sekitar 100 delegasi yang hadir.

Pembukaan Forum Demokrasi Bali ke-9 itu dihadiri tokoh dunia, pemenang Nobel Perdamaian, para Menteri Luar Negeri, delegasi dari 94 negara, dan organisasi internasional.

"Ini semua telah mendorong sinergi alamiah antara agama, toleransi, dan demokrasi di Indonesia. Aksi 2 Desember lalu di Jakarta juga dapat dilihat satu bukti," katanya.

Menurut Presiden, dalam sejarahnya, rakyat Indonesia dengan gigih terus memperjuangkan demokrasi karena dengan demokrasi, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, "check and balance" akan bekerja, "every single voice matters".

Rakyat Indonesia berkeyakinan bahwa melalui demokrasi, maka Indonesia akan menjadi lebih baik.

Demokrasi juga kata Presiden dimaknai sebagai proses untuk terus belajar dan menimba pengalaman negara lain dalam berdemokrasi.

"Oleh karena itu, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan Forum Demokrasi Bali sebagai satu forum yang nyaman bagi setiap negara untuk berbagi mengenai pengalaman dalam berdemokrasi; tantangan dalam berdemokrasi; dan mengembangkan kerja sama untuk saling membantu dalam berdemokrasi," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa forum ini bukan forum untuk `finger pointing exercise` dan harus digunakan untuk saling memperkuat satu sama lain.

"Melalui Institut Demokrasi dan Perdamaian (Institute for Peace and Democracy), Indonesia siap mengembangkan kerjasama konkret di bidang demokrasi dan perdamaian," katanya. (Ant)