Jokowi Bakal Andalkan Luhut Panjaitan dan Rizal Sukma

SYDNEY, SATUHARAPAN.COM – Presiden Terpilih Joko Widodo diramalkan akan mengandalkan Luhut Panjaitan dan Rizal Sukma sebagai penasihat utamanya untuk bidang keamanan dan politik luar negeri apabila resmi memerintah mulai 20 Oktober nanti.

Dua nama tersebut muncul dalam laporan Lowy Institute for International Policy, sebuah lembaga tangki pemikir berbasis di Sydney, Australia, yang diterbitkan hari ini (16/10) lewat laman resminya. Kedua tokoh itu dianggap memiliki pendekatan yang lebih pragmatis di tengah menguatnya pengaruh ideologi nasionalistik dewasa ini.

Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan merupakan sahabat lama Jokowi yang terlibat sebagai tim sukses. Mantan Komandan Detasemen 81 ini mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar demi mendukung Jokowi, beberapa pekan sebelum Pilpres 2014. Pernah menjadi menteri pada pemerintahan Gus Dur, Luhut dinilai berjasa dalam mencairkan ketegangan hubungan Indonesia dan Singapura ketika ia menjadi duta besar di negara tetangga tersebut.

Ada pun Rizal Sukma adalah direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah tangki pemikir berbasis di Jakarta yang berpengaruh sejak tahun 1970-an. Penyandang gelar doktor ilmu politik dari London School of Economics and Political Studies, Rizal Sukma selama kampanye  bergabung dalam Tim 11, yakni tim yang beranggota para pakar untuk memberi masukan kepada Jokowi atas berbagai isu strategis. Rizal Sukma merupakan penasihat dekat Jokowi untuk isu-isu politik internasional.

Laporan Lowy Institute yang dikerjakan oleh Aaron L. Connelly didasarkan pada riset dan wawancara yang luas kepada sejumlah sumber di Tanah Air. Dalam laporan ini disebutkan Jokowi akan sangat mengandalkan penasihat-penasihatnya untuk isu-isu yang berkaitan dengan politik luar negeri. Ini  mengingat pengalamannya yang kurang memadai dalam percaturan diplomasi internasional.

Laporan ini  memperkirakan politik luar negeri Indonesia  akan tetap independen, meskipun  tekanan dari dalam negeri untuk lebih mengedepankan kepentingan domestik bertambah kuat. Berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatukan kendali politik luar negeri pada Kementerian Luar Negeri, Lowy Institute memperkirakan Jokowi akan memberi peran yang besar kepada para penasihatnya. Selain Luhut dan Rizal Suka, sejumlah tokoh senior, seperti mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, Mantan Kepala BIN, Hendropriyono dan sejumlah mantan petinggi militer, ikut bergabung dalam tim Jokowi.

Luhut Panjaitan maupun Rizal Sukma banyak disebut-sebut akan diplot di kabinet Jokowi. Namun Lowy Institute memperkirakan Rizal Sukma akan lebih memilih menjadi penasihat di Istana Kepresidenan ketimbang menjadi menteri. Rizal Sukma dinilai akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan Kemenlu maupun dari para pejabat senior. Ini mengingat usianya yang masih muda dan dirinya yang berasal dari luar birokrasi.

Ada pun Luhut Panjaitan, menurut laporan itu, merupakan kandidat kuat untuk kursi Menko Polhukam, yang secara tradisi selalu diisi oleh jenderal purnawirawan. Menurut Lowy Institute,  di lingkaran dalam Jokowi terdapat pemikiran untuk memberi wewenang lebih besar kepada Menko sehingga mempunyai akses lebih dari sekadar koordinasi dengan menteri-menteri di lingkungan kendalinya. Dengan demikian, pengaruh Luhut terhadap politik LN Indonesia diperkirakan juga akan besar. Selain itu, Luhut Panjaitan juga disebut sebagai kandidat kuat menteri pertahanan.

Ada tiga hajatan penting di bulan mendatang yang dianggap menjadi ujian penting bagi politik luar negeri Indonesia. Pertama, APEC Summit di Beijing, kedua, East Asia Summit di Myanmar dan ketiga, G-20 Summit di Brisbane, Australia. Bagaimana Jokowi memainkan peran Indonesia di tiga hajatan ini sangat ditunggu oleh negara-negara sahabat.

Sejauh ini ada empat prioritas politik LN Jokowi  pada visi dan misi mereka di masa kampanye. Pertama, mempromosikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan, kedua, memperkuat diplomasi kekuatan tengah (middle power) di pentas global, ketiga, memperluas keterlibatan di kawasan Asia Pasifik dan keempat, mereformasi kementerian LN dengan penekanan pada diplomasi ekonomi.