Jokowi: Cawapres Mengerucut Jadi Tiga Kandidat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo mengungkapkan kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang akan menjadi pendampingnya mengerucut tiga nama dari lima nama yang selama ini beredar.

"Sudah mengerucut dari lima lima menjadi tiga nama," ujar Joko Widodo di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (20/4).

Meskipun demikian, ia enggan untuk menyebut kapan pengumuman cawapres bakal diselenggarakan.

"Belum bisa disebutkan secepatnya, belum, belum. Intinya kita terbuka bekerja sama dengan siapapun dan itu tidak ada masalah," kata dia.

Ia mengatakan tim PDI P dan Nasdem diajak bicara terkait ketentuan cawapres yang bakal duet dengannya.

"Tim PDIP, Nasdem dan semuanya diajak bicara dan nanti akhirnya akan mengerucut ke satu nama," ujar dia.

Terkait kekhawatiran duet Jokowi-Jusuf Kalla yang bakal memunculkan dualisme kepemimpinan, ia mengatakan hal tersebut tidak ada dua" matahari".

"JK bagus di bidang semua baik sosial maupun ekonomi. Masa ada dua matahari kembar itu gak ada," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan ada dua syarat utama dalam menentukan calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) yaitu seseorang yang bisa memastikan kemenangan dan mampu melakukan efektivitas pemerintahan.

"Ada dua pertimbangan atau syarat utama, pertama, cawapres itu yang memastikan kemenangan pasangan ini," ujar Ahmad Basarah usai menghadiri diskusi "Dinamika Internal Partai Jelang Pilpres 2014" di Menteng, Jakarta, Minggu. 

Kedua, lanjutnya, cawapres jokowi adalah figur yang mampu melakukan efektivitas pemerintahan jika pasangan ini menang Pilpres mendatang.

"Efektivitas itu penting agar dalam menjalankan roda pemerintahan itu dapat berjalan chemistry," kata dia.

Ia mengungkapkan dua syarat utama itulah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menentukan keputusan.

"Itu dilakukan agar membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia," ujar dia.

Ia mengatakan cawapres Jokowi berasal dari kalangan mana saja karena pihaknya tidak mendikotomikan tokoh sipil, militer, akademisi. Terpenting kedua syarat utama tersebut dapat dipenuhi oleh pendamping Jokowi nantinya. 

"Cawapres itu sangat bervariasi ada latar belakang sipil, militer, akademisi dan dan kita saat ini mengarah pada proses pengerecutan terkait cawapres," kata dia.

Sehingga semua cawapres yang diinventarisir partai masih punya peluang yang sama dan keputusan pengumuman itu tergantung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan berdasarkan pertimbangan politik.

Retorika

Pengamat hukum dari Universitas Hassanudin, Makassar, Margarito, berpendapat langkah calon presiden Joko Widodo seolah enggan melaporkan indikasi korupsi Dinas Pendidikan DKI membuktikan pemerintahan bersih yang sering dia gadang-gadang hanya sebatas retorika semata.

"Rajin bicara tentang pemerintahan yang bersih tapi ketika dia menemukan hal yang berlawanan dengan itu, di depan mata sendiri dia diam. Itu sulit dilabeli sebagai pemimpin yang hebat," ujar Margarito, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dalam konteks kepemimpinan nasional, masyarakat merindukan pemberantasan korupsi, pemerintahan yang hebat dan bersih. Namun, apabila kenyataannya seperti itu maka Jokowi juga tidak dapat diandalkan.

"Kalau kenyataan, fakta potensi korupsi diam saja, bagaimana kita bisa andalkan dia punya semangat anti korupsi? Agak susah mengatakan itu. Maka dia harus jawab. Dia yakinkan kita bahwa dia memang punya semangat tidak sekedar retorika antikorupsi tetapi betul-betul dia riil mewujudkannya," kata dia.

Ia mengutarakan semua permainan, atau indikasi penyimpangan, perencanaan penggunaan uang negara wajib hukumnya bagi Jokowi memerintahkan Bawasda, dan juga minta BPKP menyelidiki. 

"Hasilnya, kalau administrasi selesaikan di dalam. Kalau pidana kasih KPK, kejaksaan, kepolisian. Harus dilakukan, tidak bisa tidak," ujar dia.

Sebelumnya muncul temuan duplikasi anggaran sebesar Rp 700 miliar dan mark up atau penggelembungan anggaran sebesar Rp 500 miliar di instansi tersebut. (Ant)