Jokowi di BDF: Demokrasi adalah Nilai Universal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo mengatakan, “Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara.”

Itu disampaikan pada Bali Democracy Forum (BDF) hari Kamis (9/12). Disebutkan forum itu sebagai homegrown democracydan BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi.

Jokowi mengatakan Indonesia berkomitmen untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik pada level kawasan maupun global. Salah satu wujud konkretnya adalah penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) yang kali ini diselenggarakan untuk tahun ke-14, dan secara virtual.

“Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders,” kata Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, BDF adalah forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik terbaik bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi.

“Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah homegrown democracy. BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi,” imbuhnya.

Demokrasi dan HAM di OKI

Bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan secara konsisten wakil Indonesia dalam komisi tersebut adalah dari kelompok masyarakat madani.

Indonesia juga menjadi inisiator dari pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.

“Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review. Indonesia terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di OKI (Organisasi Kerjasama Negara-negara Islam),” lanjutnya.

Di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN mengenai five points of consensusdapat diimplementasikan. Presiden Jokowi meyakini bahwa demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.

Sementara itu, di Afghanistan, Indonesia akan terus berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan.

“Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan,” katanya.

Editor : Sabar Subekti