Jokowi Diminta Jaga Komunikasi “Matahari” Penegak Hukum

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki tugas menjaga terjalinnya komunikasi yang baik di antara tiga lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Presiden Jokowi harus bisa menjaga komunikasi di antara Kejagung, Polri, dan KPK. Sebab, meskipun KPK adalah lembaga independen, mereka tetap  butuh menjalin konsultasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk membahas agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden,”, kata Arsul kepada satuharapan.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).

Politisi PPP itu pun menilai kinerja Kejagung dan Polri sebagai institusi penegak hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, ia melihat peran KPK sebagai lembagai yang bersatus ad hoc pun masih dibutuhkan sampai saat ini.

“Pembentukan KPK itu tujuannya untuk memancing Polri dan Kejagung agar dapat bekerja lebih optimal dalam penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, di Indonesia. Tapi sejauh ini harapan itu belum tercapai. Jadi saya pikir KPK masih harus tetap ada,” ucap Arsul.

Dia pun menyampaikan seluruh anggota Komisi III DPR sejauh ini sepakat untuk mempertahankan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Namun ia menyayangkan kesan yang timbul di masyarakat bila komisi bidang hukum parlemen itu mengkritisi kinerja lembaga anti rasuah tersebut. “ Kita (Komisi III DPR, Red) seakan dikatakan tidak pro pada pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Arsul.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja