Jokowi Diminta Tinjau Izin Pabrik Semen di Rembang

Warga Pegunungan Kendeng Rembang Jawa Tengah pada hari Sabtu (30/7) sudah lima hari bertahan di Tenda Perjuangan di depan Istana Negara Jakarta meminta bertemu Presiden Jokowi untuk menghentikan pabrik semen. (Foto-foto: twitter.com/jurnalperempuan)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) meminta Presiden Joko Widodo meninjau kembali izin pertambangan dan pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Pasalnya, penambangan untuk pabri PT Semen Indonesia merusak lingkungan dan menyengsarakan petani di Pegunungan Kendeng.

“Sudilah kiranya Bapak Jokowi meluangkan waktu untuk kami, sudilah kiranya dengan kewenangan yang Bapak miliki sesuai konstitusi untuk segera meninjau kembali izin pertambangan yang telah dikeluarkan bagi PT Semen Indonesia yang telah menyengsarakan warga tani di pegunungan Kendeng dan merusak ruang hidup kami,” kata Kordinator JM-PPK Rembang, Joko Prianto dalam keterangan tertulis, hari Sabtu (30/7).

Joko mengaku hingga hari Sabtu (30/7) telah lima hari bertahan di depan Istana Negara, Jakarta, dia berharap Presiden Joko Widodo segera menemui mereka dan mendengarkan permintaan warga pegunungan Kendeng.

“Sudah lima hari kami terus memupuk harapan untuk dapat bertemu dengan ”Bapak Kami”. Betapa besar harapan kami untuk bisa bersilahturahmi secara langsung dengan Presiden seluruh rakyat Indonesia, mencurahkan semua penderitaan kami akibat adanya ekspansi pabrik semen di Rembang,” katanya.

JM-PPK mengaku berbagai upaya sudah dilakukan seperti gugatan di PTUN Semarang namun ditolak, audiensi dengan banyak pihak, mulai KLHK, Kementerian ESDM, DPR, Gubernur Jawa Tengah, DPRD Semarang tetapi belum ada tanda-tanda untuk menghentikan pembangunan pabrik semen.

Demikian pula dengan rekomendasi penghentian pembangunan pabrik karena banyak melanggar HAM oleh Komnas HAM juga tidak membuat pelanggaran berhenti, justru malah merajalela. Walaupun belum dikeluarkannya IUP oleh pihak berwenang, tetapi pembangunan pabrik terus berjalan hingga saat ini.

Semua itu menurut Joko adalah demi lestarinya pertanian, demi terwujudnya kedaulatan pangan, demi terjaganya ekosistem, demi terhindarnya bencana ekologis dan demi Indonesia lebih baik.