Jokowi Diperkirakan Tetap Berikan Subsidi BBM

PURWOKERTO, SATUHARAPAN.COM - Analis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Agung Praptapa memperkirakan calon presiden terpilih Joko Widodo akan tetap memberikan subsidi bahan bakar minyak.

"Kalau dilihat dari gaya Jokowi, kemungkinan dia lebih memilih tetap ada subsidi," katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (22/7) malam.

Menurut dia, hal itu disebabkan Jokowi lebih memahami apa yang dirasakan rakyat.

Dia mengatakan bahwa hal itu bukan berarti capres lainnya (Prabowo Subianto, red.) tidak prorakyat.

Bahkan, kata dia, dua capres yang tampil dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 sama-sama pro-rakyat.

Akan tetapi jika dilihat kecenderungannya, lanjut dia, Jokowi lebih memilih untuk memberikan subsidi daripada bermain di pasar bebas.

Agung mengatakan jika mengikuti pasar bebas, sebenarnya juga prorakyat, karena porsi anggaran lainnya tidak terkurangi.

"Kalau kita memberikan subsidi, artinya ada porsi-porsi lain yang dikurangi ke sini (subsidi). Ada kemungkinan dia akan ke sini (tetap memberikan subsidi), tapi ya kita lihat nanti," katanya.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa dengan tetap memberikan subsidi terhadap BBM, hal itu akan membebani APBN.

Lebih lanjut, Agung mengatakan bahwa sebenarnya yang paling bagus adalah penguatan daya beli masyarakat sehingga rakyat tidak terbebani meskipun subsidi BBM dikurangi.

"Kalau rakyat itu memiliki kemampuan beli, berapapun harganya oke saja. Ini kan masalahnya kemampuan beli dari rakyat," katanya.

Dengan demikian, kata dia, yang seharusnya dilakukan oleh semua pemimpin adalah bagaimana rakyat mempunyai daya beli yang lebih.

Sementara itu, analis politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed Ahmad Sabiq mengharapkan perhatian kepada rakyat jangan sampai ditiadakan melalui berbagai kebijakan, salah satunya masalah subsidi BBM.

"Itu kan pilihan-pilihan kebijakan yang tidak bisa kemudian kita hakimi sebagai prorakyat atau tidak prorakyat, karena memang ada argumentasi masing-masing, perlu menaikkan (harga BBM) atau tidak," katanya.

Akan tetapi intinya, kata dia, kebijakan-kebijakan yang hendak diterapkan seperti kenaikan harga BBM harus benar-benar dijalankan secara cermat dan dicarikan alternatif-alternatif lain yang bisa meringankan beban masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta, Selasa malam, menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai capres-cawapres terpilih dalam Pilpres 2014 yang digelar pada 9 Juli.

Dalam hal ini, pasangan Jokowi-JK meraih suara 70.997.833 atau 53,15 persen, sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih suara 62.576.444 atau 46,85 persen.

Sebelumnya, saat menggelar kampanye di Cilacap, Jawa Tengah, pada 13 Juni 2014, Jokowi mengatakan bahwa jika terpilih sebagai presiden, dia tidak akan menaikkan harga BBM. 

Pilpres 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Ant)