Jokowi Harap Teknologi Digital Tingkatkan Layanan Keuangan

TANGERANG, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo mengharapkan perkembangan teknologi digital dapat meningkatkan pelayanan keuangan formal. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat merupakan sebuah kesempatan emas untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau berbagai layanan, utamanya layanan keuangan formal.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara pembukaan Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC) yang digelar di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, hari Selasa (30/8).

"Kemampuan teknologi digital tersebut perlu kita lihat sebagai sebuah kesempatan emas terutama untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh jasa layanan keuangan formal," kata Presiden Jokowi.

Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki 17.000 pulau di dalamnya. Dari seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau tersebut, masyarakat di Pulau Jawa dapat dikatakan telah mendapatkan akses layanan keuangan dan kemudahan-kemudahan lainnya. Namun, Presiden mengungkapkan bahwa layanan dan kemudahan-kemudahan tersebut belum dapat dinikmati secara merata oleh sejumlah masyarakat lainnya.

"Tetapi kalau Bapak-Ibu dan saudara sekalian pergi ke pulau terpencil, pergi ke perbatasan-perbatasan negara kita, pergi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan-layanan perbankan. Kita baru merasa dan terasa bahwa negara kita ini sangat besar sekali," kata Presiden.

Presiden menambahkan, di wilayah-wilayah terpencil seperti itu, jasa layanan keuangan yang paling sederhana seperti penyimpanan uang di bank belum dapat dinikmati oleh sejumlah lapisan masyarakat. Apalagi untuk jasa-jasa keuangan yang lebih modern seperti kredit usaha, kredit rumah, maupun pasar modal.

"Karena keterasingan tersebut, akhirnya mereka sulit untuk memenuhi potensi maksimalnya. Mau berusaha sulit, mau punya rumah sulit, mau menabung saja juga sulit dan susah," katanya.

Presiden Jokowi juga mengatakan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai lembaga keuangan sangatlah rendah. Menurut data yang dimilikinya, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada kisaran 21,8 persen.

"Padahal literasi keuangan masyarakat, misalnya di Singapura sudah mencapai 96 persen, di Malaysia 81 persen, di Thailand 78 persen. Kita 21,8 persen," kata Presiden.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan dan terobosan untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang didapatkannya langsung dari lapangan tersebut.

Presiden juga mengapresiasi sejumlah terobosan di bidang teknologi digital yang menurutnya akan sangat membantu usaha-usaha mikro dan masyarakat kecil lainnya.

"Tadi misalnya, saya diberikan cerita mengenai aplikasi untuk kasir. Biasanya usaha-usaha kecil tidak mau mencatat karena terlalu ribet sekali, Sehingga tanpa catatan-catatan itu sulit mengakses permodalan ke bank," katanya.

Tampak hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Gubernur Banten Rano Karno. (Setpres)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum