Jokowi: Hilirisasi Pahit Jangka Pendek, Akhirnya Berbuah Manis
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia ingin melakukan hilirisasi tidak hanya pada komoditas mineral, melainkan juga non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lainnya. “Yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM Petani & Nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.”
Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam pada akhirnya akan berbuah manis bagi perekonomian bangsa. “Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya,” kata Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, di Jakarta, hari Rabu (16/8).
Kebijakan hilirisasi sumber daya alam harus terus dilanjutkan karena akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh hanya menjadi negara kaya sumber daya alam, namun tidak mampu mengelola kekayaan tersebut sehingga tidak mendapatkan nilai tambah ekonomi.
Status negara kaya sumber daya alam saja, tidak cukup karena dikhawatirkan akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas tanpa memperoleh nilai tambah. “Saya ingin tegaskan Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber daya, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya,” katanya.
Untuk memperoleh nilai tambah dari sumber daya alam, perlu ada hilirisasi. Pemerintah menerapkan hilirisasi dengan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.
Pemerintah, juga telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian guna menghidupkan kembali hutan setelah wilayah tersebut dijadikan lokasi tambang. Indonesia ingin melakukan hilirisasi tidak hanya pada komoditas mineral, melainkan juga non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lainnya.
Hilirisasi dan ekonomi hijau, kata Jokowi, dapat menjadi jendela kesempatan (windows opportunity) Indonesia untuk meraih kemajuan karena Tanah Air sangat kaya dengan kandungan sumber daya alam.
Kepercayaan Internasional
Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan kepercayaan internasional (international trust) agar suaranya lebih didengar di panggung dunia dan mempermudah proses negosiasi dengan negara lain.
Kepercayaan internasional itu, menurut Jokowi, diperoleh Indonesia setelah sukses menjalankan peran sebagai Presiden G-20 tahun lalu, sebagai Ketua ASEAN yang tahun ini sedang berjalan, serta konsistensi dalam menerapkan HAM, prinsip kemanusiaan, dan kesetaraan.
“Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati,” kata Jokowi. Keberhasilan dalam menghadapi krisis selama tiga tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, kata dia, juga telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali ke peta percaturan dunia, yang kondisinya sedang bergolak akibat perang dan perbedaan.
Oleh karena itu, Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dimiliki serta harmoni keberagaman dan prinsip demokrasi, diharapkannya mampu menghadirkan ruang dialog dan menjadi titik temu untuk menjembatani segala perbedaan yang ada.
Jokowi juga merujuk pada laporan lembaga think thank Australia, Lowy Institute, yang menyebut Indonesia sebagai kekuatan menengah di Asia dengan pengaruh diplomasi yang terus meningkat tajam.
Masih menurut laporan tersebut, Indonesia termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power atau keunggulan kelas dunia di semua bidang.
“Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya,” kata Presiden Jokowi.
Dia menegaskan bahwa kepercayaan internasional telah dengan susah payah dibangun Indonesia melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap, bukan sekadar retorika semata.
Editor : Sabar Subekti
MUI: Operasi Kelamin Tak Ubah Status Seseorang dalam Hukum A...
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengomentari v...