Jokowi-JK Dinilai Tidak Punya Beban Berantas Korupsi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak punya beban untuk memberantas korupsi karena rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden itu cukup bersih.

"Kami yakin Jokowi-JK akan melakukan terobosan karena tidak pernah tersangkut persoalan hukum, tidak tersandera kasus masa lalu," katanya dalam diskusi bertajuk "Indonesia Bebas Korupsi ala Jokowi-JK" di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (17/6).

Malik mengatakan pemberantasan korupsi bukan sekadar persoalan hukum, namun juga terkait dengan kepemimpinan. Jika pemimpin tertinggi memiliki kemauan politik yang kuat maka ia akan mampu mendorong pemberantasan korupsi dengan lebih optimal.

"Ini persoalan mau atau tidak mau. Presiden yang mau serius memberantas korupsi pasti melakukan hal luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Melakukan pembersihan besar-besaran pada penyelenggara negara, terutama pada institusi penegak hukum," katanya.

Selain itu, kata Malik, juga melakukan reformasi birokrasi, terutama yang menyangkut pelayanan publik, dengan menjadikannya lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

"Sektor pelayanan publik ini memang rawan korupsi, sehingga harus dibuat setransparan mungkin. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan yang tepat," katanya.

Koordinator Divisi Korupsi Politik "Indonesia Corruption Watch" (ICW) Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan jika mencermati visi dan misi masing-masing pasangan capres-cawapres terkait pemberantasan korupsi, maka substansi visi dan misi pasangan Jokowi-JK lebih komprehensif dan sistematis.

"Dari program-program yang ditawarkan ada kecenderungan Jokowi-JK akan melanjutkan pemberantasan korupsi secara sistemik yang sudah dimulai SBY," kata Fahmi.

Ia pun melihat Jokowi-JK memiliki komitmen untuk memberantas korupsi politik yang selama ini dinilainya kurang mendapat perhatian serius dari kalangan politisi. Padahal banyak perubahan yang dibuat pemerintahan saat ini justru dirusak oleh korupsi politik.

"Kita apresiasi tinggi komitmen memberantas korupsi politik ini. Selama ini yang berkomitmen terhadap persoalan ini kebanyakan dari luar parpol," kata Fahmi.

Wakil Sekjen PKB Daniel Johan mengatakan PKB menggelar serial diskusi selama menjelang pilpres untuk mengeksplorasi program capres-cawapres sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Daripada melakukan kampanye hitam `mending` kampanye cerdas. Masyarakat jadi tahu mau dibawa ke mana Indonesia," katanya. (Ant)