Jokowi: Kebijakan BBM Satu Harga di Papua Wujud Keadilan

YAHUKIMO, SATUHARAPAN.COM - Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jurnalis saat melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, hari Selasa (18/10).

Saat meresmikan kebijakan satu harga BBM, Presiden menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Menurut Jokowi, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh (premium) Rp 6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter. Bayangkan," ujar Presiden.

Presiden mengatakan, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.000 saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

"Di sini (Papua) harga Rp 60.000 per liter atau Rp 100.000 per liter bertahun-tahun juga rakyat diam," kata Presiden.

Untuk itulah pada beberapa waktu yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Menurut Jokowi, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.

"Kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang step by step, tahapan demi tahapan," katanya.

Pesawat Pengangkut BBM

Jokowi menambahkan, sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memang memberikan tantangan tersendiri. Terlebih medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal.

Namun, pemerintah tak berdiam diri. Untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur transportasi di wilayah Papua, Pertamina telah menyiapkan dua buah pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah distribusi BBM di Papua.

"Oleh sebab itu kita membeli Air Tractor (pesawat pengangkut BBM) ini. Kita sekarang baru punya dua, nantinya tambah lagi tiga menjadi lima. Untuk di Papua dan Kalimantan Utara," kata Presiden.

Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden tersebut memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.

Sementara itu Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, mengatakan pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM yang dicanangkan oleh Presiden.

Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan sembilan lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di delapan kabupaten, yakni tujuh kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu.

"Syukur alhamdulillah, program yang kami laksanakan dapat terlaksana. Dengan demikian, mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium Rp 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau APMS," kata Dwi Soetjipto.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Papua Lukas Enembe. (Setpres)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja