Jokowi Minta Pembentukan 6 Holding BUMN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mendorong pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar BUMN menjadi lebih sehat dan memiliki daya saing.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyampaikan Presiden Jokowi meminta setidaknya ada pembentukan enam holding BUMN.

"Beberapa diantaranya holding di sektor infrastruktur, energi, dan perbankan," kata Pramono menyampaikan hasil rapat terbatas mengenai holding BUMN di Kantor Presiden, Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, hari Senin (29/2).

Namun, dia mengaku belum dapat menjelaskan nama-nama BUMN yang didorong untuk segera melakukan holding. Menurutnya, penentuan holding BUMN akan dikaji lebih dahulu oleh Kementerian BUMN. "‎Pada intinya, holding ini agar membuat BUMN lebih ramping, gesit dan semakin kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, BUMN yang nantinya melakukan holding tidak akan lagi mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perusahaan holding BUMN tersebut harus mandiri dalam menjalankan kelangsungan bisnisnya.

"Mereka harus menghidupi diri sendiri agar menjadi besar dan tentunya supaya memberikan kontribusi pemasukan baik dari keuntungan maupun pajak terhadap negara," tutur Pramono.

Editor : Eben E. Siadari