Jokowi Pastikan Seluruh PNS DKI Netral

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

"Saya pastikan seluruh PNS DKI netral. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53, yakni PNS dilarang memberi dukungan. Kami semua netral dan tidak beri dukungan pada siapa pun dan partai apa pun," kata Jokowi ketika menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Pernyataan tersebut dilontarkan secara langsung oleh Jokowi sebagai tanggapan atas pernyataan salah satu anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain terkait netralitas PNS DKI dalam Pemilu 2014.

"Kalau Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur saya kira sudah netral. Tapi, yang ada di tingkat bawah, seperti RW dan kelurahan. Ini yang masih diragukan," ujar Abdul.

Oleh karena itu, secara terang-terangan dia meminta agar Pemprov DKI betul-betul menerapkan prinsip netralitas kepada seluruh jajaran.

"Bukan hanya secara prosedural saja, tetapi juga substansial. Jadi, jangan sampai para pegawai Pemprov DKI diragukan kenetralannya, baik dari tingkat lurah sampai pejabat tertinggi," tutur Abdul.

Di samping itu, dia juga mengimbau agar Pemprov DKI memantau para pendatang yang masuk ke Jakarta. Terlebih, sirkulasi penduduk di ibukota cukup cepat.

"Itu dilakukan supaya tidak terjadi kecurangan yang akhirnya malah merugikan partai-partai politik dalam Pemilu. Memang tidak akan menjadi masalah bagi penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Tapi, harus ada pengawasan bagi penduduk non-DKI," tambah Abdul. (Ant)