Jokowi: Pemda Harus Prioritaskan Tekan Laju Penularan COVID-19

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah bersama pemerintah pusat mengatasi pandemi COVID-19 dengan memprioritaskan pengendalian laju penyebaran virus.

Jokowi mengatakan hal itu hari Kamis (11/2) ketika membuka Musyawarah Nasional VI Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) secara virtual di Jakarta.

Jokowi mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkannya membutuhkan gerak dan langkah luar biasa dari seluruh pihak.

“Saya kira berulang-ulang saya sampaikan, disiplin 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Sudah saya perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri agar Pemda dibantu oleh aparat TNI dan Polri di daerah,” kata Presiden.

Imbauan berdisiplin 3M juga harus disertai dengan contoh kedisiplinan dan memberikan masyarakat fasilitas, seperti masker misalnya, yang mereka perlukan untuk menjalankan protokol kesehatan. “Jangan hanya menyuruh pakai masker kepada masyarakat… Sekarang saya tambah perintahnya juga harus bagi masker, karena banyak rakyat kadang juga tidak mampu beli masker,” katanya.

Lebih jauh, pemerintah kota juga harus memberikan perhatian pada kesiapan melakukan perawatan bagi para pasien COVID-19, seperti jumlah tempat tidur perawatan di rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis, hingga pemetaan zonasi secara detail apabila daerah memerlukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala mikro.

Percepatan Vaksinasi

Selain menekan laju penularan, ada tiga langkah lain yang perlu dilakukan. Langkah kedua, kata Presiden, ialah dengan mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah. Kebijakan vaksinasi massal secara gratis bagi setidaknya 181,5 juta masyarakat telah dimulai pada 13 Januari 2021 lalu.

Vaksinasi massal tersebut untuk tahap pertama diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan. Namun, beberapa waktu mendatang, vaksinasi massal akan mulai diperuntukkan bagi masyarakat di sektor lainnya.

“Mulai pekan depan ini sudah masuk ke (tenaga) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat,” katanya. Kelompok masyarakat di sektor-sektor padat interaksi seperti para pedagang pasar atau jasa krusial lainnya yang dalam kesehariannya berhubungan dengan masyarakat banyak juga dapat dilakukan vaksinasi secara massal atau berkelompok.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat melakukan perencanaan dan pemetaan secara matang mengenai pihak-pihak yang dapat diprioritaskan untuk memperoleh suntikan dosis vaksin COVID-19. “Pemerintah daerah, pemerintah kota, juga harus mempersiapkan betul para vaksinator. Berapa jumlah vaksinator di kota kita. Juga manajemen vaksinasinya di lapangan,” katanya.

Langkah ketiga, pemerintah daerah juga harus memperbanyak program padat karya di wilayah mereka masing-masing. Program-program padat karya dimaksudkan untuk menyediakan lapangan kerja, utamanya bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi sehingga mampu memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

“Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Perbaikan jalan kampung, perbaikan saluran air di kota, perbaikan puskesmas dan posyandu, dan perbaikan sekolah, yang bisa lakukan semuanya dengan padat karya. Saya kira banyak sekali,” katanya.

Keempat, Jokowi menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat lapisan bawah dan yang terdampak pandemi COVID-19 harus tetap dilakukan. “Tetap lanjutkan pemberian bantuan sosial, terutama sembako, kepada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapat penghasilan dari program padat karya. Ini harus dibantu dengan bansos,” katanya.

Editor : Sabar Subekti