Jokowi: Pemerintah Harus Tegas Soal Pembatasan Solar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) ingin pemerintah tegas soal pembatasan solar bersubsidi. Pasalnya, pembatasan solar hanya terjadi di Jakarta Pusat. 

“Kalau menurut saya, yang tegas-tegas saja, kalau mau naik ya naik. Tapi ini kan pembatasannya pada lokasi-lokasi tertentu, akhirnya yang mau mengisi BBM kan minggir ke SPBU yang lain,” kata Jokowi di Balai Kota, Selasa (5/8).

Berdasarkan pandangannya terhadap kondisi ekonomi makro negara, jika memang APBN mengalami kondisi defisit, sementara tidak ada jurus lain untuk efisiensi, maka pilihannya meskipun tidak populis, tentu menaikkan harga jenis BBM solar itu di semua lokasi distribusi secara merata.

Pasalnya menurut Jokowi, tidak ada bedanya antara pembatasan BBM hanya di lokasi tertentu dengan harga naik. Dia khawatir kebijakan tersebut nantinya membuat SPBU yang ada di Jakarta Pusat akan protes karena sepi. Sementara lokasi lainnya mengalami antrian kendaraan.

“Kalau pembatasannya seperti itu, apa bedanya? Kemudian nanti SPBU yang ada di kota jadi teriak karena sepi. Kalau memang mau naik ya naik saja semua. Tapi tentu saja mesti ada kalkulasi dan hitungannya,” kata Jokowi.

Jokowi mengimbau pemerintah, apabila harus naik harga, tentu ada kalkulasi atau hitung-hitungan dampak ekonomi, sosial sampai politik. Bagaimanapun juga dia mengakui tidak ada yang lebih baik antara harga naik atau pembatasan distribusi seperti itu.

“Bukan lebih baik, maksudnya kalau mau naik ya naik saja. Saya tidak mengerti kalkulasinya, urusan saya sekarang urusan rusun,” tandas Presiden terpilih RI 2014 itu.

Kendati demikian, Jokowi tidak bisa memastikan di era kepemimpinannya sebagai presiden nantinya tidak akan menaikkan harga BBM. Namun ia meyakinkan, sebelum keputusan tersebut dilaksanakan, tentu ada perhitungan ekonomi makro secara efisien.

Editor : Bayu Probo