Jokowi: RAPBN 2017 Ekspansif, Realistis dan Kredibel

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017 tetap bersifat ekspansif yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Di sisi lain, ia memastikan bahwa penyusunan didasarkan pada asumsi yang realistis dan kredibel.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa RAPBN yang ekspansif itu dijalankan dengan menempuh pembelanjaan defisit karena penerimaan negara yang belum sepenuhnya dapat menutupi belanja yang ekspansif tersebut.

Hal ini dia sampaikan ketika menyampaikan pidato presiden pada  penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN 2017 pada rapat paripurna DPR RI, hari ini (16/8) di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Joko Widodo, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun. Ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Sebanyak Rp 1.495,9 triliun dari penerimaan itu akan diperoleh dari penerimaan pajak. Sedangkan  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara, ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun.

Dengan demikian, RAPBN 2017 mengalami defisit sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka defisit ini lebih besar bila dibandingkan dengan defisit yang pada APBNP 2016 sebesar Rp 296,7 triliun, atau 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Juga lebih besar dari defisit APBN 2015, yang sebesar Rp 318,5 triliun, meskipun secara persentase PDB lebih rendah, karena defisit APBN 2015 mencapai 2,80 persen dari PDB.

Menurut Jokowi, secara umum, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas, mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah, dan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan terkendali.

Selain itu, ia menambahkan, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha.

Jokowi menambahkan, penyusunan RAPBN 2017 didasarkan pada sejumlah asumsi.

Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik, kendati ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju belum sesuai harapan.

Ia mengharapkan  dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai dengan XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Kedua, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen. Penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.

Pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran dan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga sebagai komitmen pengendalian inflasi

Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin.

Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat. Upaya penguatan di sektor keuangan dibangun oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, dalam tahun 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen.
Reaksi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan.

Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel. Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi harga minyak pada tahun 2017.

Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 diperkirakan mencapai setara 1,91 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Jokowi meyakini asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang sehingga diharapkan akan lebih realistis dan kredibel.

"RAPBN tahun 2017 disusun dengan strategi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah," kata Jokowi.

Editor : Eben E. Siadari