Jokowi Sayangkan Banyak Masyarakat Belum Melek Keuangan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo menyayangkan banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengerti akan pasar keuangan. Padahal, lembaga keuangan dunia telah memberikan apresiasi terhadap sistem keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

"Tercatat hanya 21,84 persen penduduk Indonesia yang literasi keuangannya atau tingkat keuangannya, keterampilan, keyakinan pada lembaga keuangan dalam kategori baik," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai finansial inklusif di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, hari Selasa (26/4).

Meski begitu, strategi nasional keuangan inklusif Indonesia yang mencakup pendidikan keuangan, instrumen hukum, dan perlindungan konsumen masih mendapatkan apresiasi dari lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, IMF, maupun Gates Foundation.

Perwujudan sistem finansial yang inklusif ini bersamaan dengan rencana kunjungan Ratu Maxima dari Belanda sebagai Penasihat Khusus PBB untuk masalah finansial inklusif ke Jakarta pada bulan Agustus yang akan datang.

"Mereka ingin memberikan dukungan penuh terhadap program ini sehingga nantinya bulan Agustus bersama-sama untuk membahas langkah-langkah action, langkah-langkah implementasi dari program yang telah kita persiapkan," ucapnya.

Jokowi menjelaskan, berdasarkan survei nasional mengenai literasi keuangan tahun 2013, menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan yang berjumlah 2.977 belum bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Data itu menunjukkan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank serta pemilikan tabungan di lembaga keuangan formal di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga kita.

"Singapura mencapai 96 persen, Malaysia 81 persen, dan Thailand 78 persen. Kita masih rendah sekali, dengan rendahnya tingkat literasi keuangan merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat inklusi keuangan," ujar dia.

Untuk mengejar ketertinggalan, langkah terobosan merupakan suatu keharusan. Jokowi menjelaskan, langkah terobosan itu adalah layanan perbankan dan lembaga keuangan formal, dengan memperhatikan karakteristik geografi kita sebagai negara kepulauan. Jokowi menyebut Teras Kapal BRI sebagai terobosan untuk memberi layanan keuangan di pulau-pulau terpencil.

Di samping itu, perlu dilakukan juga peningkatan kapasitas masyarakat terutama yang sebelumnya dikategorikan tidak layak menjadi layak untuk mendapatkan pelayanan perbankan, disertai perumusan kebijakan-kebijakan yang mendukung keuangan inklusif seperti peningkatan akses layanan keuangan terutama bagi usaha usaha kecil dan usaha menengah, serta perlindungan konsumen.

"Perlindungan konsumen yang menyangkut jaminan rasa aman untuk berinteraksi dengan inklusi keuangan dan dalam pemanfaatan produk-produk layanan jasa keuangan," ujar Jokowi.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman J Hadad.

Editor : Sotyati