Jokowi Tentang Anggaran: Uang Rakyat Harus Kembali untuk Kesejahtaraan Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo minta seluruh pihakmengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran, meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.

“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Presiden dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin, 26 Juni 2023.

Menurut Presiden, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya, sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat. 

“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati, ya,” katanya.

Jokowi menjelaskan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Presiden mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengembangan daerah, tetapi habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.

“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran 1,5 miliar (rupiah), satu miliar (rupiah) untuk perjalanan dinas,” tambahnya.

Presiden minta agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.

“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” kata Presiden.

Gunakan Uang Rakyat Secara Bertanggung Jawab

Presiden menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang telah bekerja sama dan mendukung pemerintah dalam mengamati pengelolaan keuangan negara. 

“Saya juga ingin menyampaikan terima kasih BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu dan opininya wajar tanpa pengecualian,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi. Presiden menyebut WTP sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengelola dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” kata Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa setiap uang rakyat harus dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat. “Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Presiden.

Ketua BPK, Isma Yatun, dalam laporannya mengatakan bahwa BPK terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

“Untuk itu, besar harapan kami agar Bapak Presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” kata Isma Yatun.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, dan Ketua BPK, Isma Yatun. Tampak hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Laksmana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Editor : Sabar Subekti