Jokowi Ubah Nomenklatur Enam Kementerian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menyampaikan Presiden Joko Widodo mengusulkan enam perubahan nomenklatur dalam susunan kabinet yang tengah disusun. Perubahan itu disampaikan Jokowi dalam surat bernomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober.

"Jokowi mengusulkan enam perubahan nomenklatur dalam susunan pemerintahannya. Suratnya bersifat segera dan baru kami terima hari ini," kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, di Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

Berikut perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan oleh Jokowi, seperti diungkapkan Taufik Kurniawan:

Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjadi Kementerian Pariwisata; Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi dilebur menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Lalu, Keempat, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kelima, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dilebur menjadi dua kementerian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Keenam, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kebudayaan.

Namun, dia mengatakan belum bisa memastikan kapan surat tersebut bisa dibalas dan ditanggapi. Karena surat dari Presiden Jokowi tersebut baru diterima beberapa jam sebelumnya, maka pemimpin DPR akan menggelar rapat untuk menindaklanjutinya.

"Yang pasti surat presiden akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI lalu ke komisi terkait. Karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak " kata Taufik.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja