Jokowi: UMKM Komponen Penting Pemulihan Ekonomi, Permudah Akses pada Modal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM- Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia jumlahnya sangat besar, namun porsi kreditnya di perbankan berkutat di 20 persen saja. Padahal UMKM bisa menjadi komponen penting dalam pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu,Presiden Joko Widodo mendorong kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM. OJK (otoritas Jasa Keuangan) menargetkan di tahun 2024, bisa mencapai 30 persen.

“Untuk bisa sampai ke angka tersebut, kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dari sekarang dan diikuti aksi-aksi yang serius, konsisten, dan berkelanjutan,” kata Jokowi.

Dia menyampaikan itu pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia dari Istana Kepresidenan Bogor, pada hari Kamis (20/1).

 “Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, korporasi yang sulit mengakses permodalan. Ini harus bisa kita permudah dan bisa kita percepat sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha, atau memperbesar skala usahanya,” katanya.

Menurut Presiden, UMKM bisa menjadi komponen penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Tak hanya itu, UMKM juga berperan dalam mengatasi persoalan bottleneck supply chain akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum mampu dipenuhi para pemasuk, karena belum pulihnya rantai pasok global.

“Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke level yang lebih tinggi, dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan,” katanya.

Pembangunan Infrastruktur

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih terus akan terus dipacu dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri. Hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang juga akan terus ditingkatkan.

“Bolak-balik saya sampaikan, setelah nikel akan kita stop bauksit akan kita stop, tembaga akan kita stop, timah akan kita stop, emas akan kita stop untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah,” imbuhnya.

Kebijakan reformasi struktural juga akan terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis lingkungan, sosial, dan pemerintahan, serta terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan menyukseskan agenda reformasi struktural tersebut,” tandasnya.

Editor : Sabar Subekti