Jokowi: Visi Negara Jangan Sekadar Bahasa Normatif, Indah, Hanya di Awang-awang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Gedung MPR RI, pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya visi sebuah negara dilandasi dengan tolok ukur dan rumusan pencapaian yang jelas. “Adil dan makmur, apa tolok ukurnya? Negara maju, negara yang sejahtera, apa tolok ukurnya? Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau apa? Atau justru semuanya? Karena visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya itu namanya jargon politik,” kata Presiden.

Presiden tidak ingin visi sebuah negara hanya sekedar bahasa normatif, bahasa indah, dan hanya di awang-awang. Presiden ingin agar visi tersebut membumi, taktis, dan jelas mulai dari tolok ukurnya, strateginya, hingga target waktu pencapaiannya.

“Ini penting agar rakyat kita bisa memahami ke mana arah bangsa ini akan pergi? Ke mana tujuannya? Sehingga rakyat bisa berpartisipasi dan rakyat merasa memiliki,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR RI. Presiden turut mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan peringatan tersebut sebagai momentum yang strategis untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita.

“Saya mengucapkan selamat Hari Konstitusi dan selamat ulang tahun ke-78 MPR RI. Semoga Indonesia ke depan melalui kontribusi seluruh komponen bangsa mampu meraih apa yang kita cita-citakan,” tutur Presiden.

Harus Punya Strategi Besar

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki strategi besar dan teknis untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Presiden mencontohkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan atau aturan untuk mewujudkan visi tersebut.

 “Kita memang harus punya strategi besar dan strategi teknis,” katanya. Jokowi menegaskan bahwa aturan yang ditetapkan tidak boleh kaku dan harus memiliki fleksibilitas. Hal tersebut penting mengingat perubahan dunia yang begitu cepat dan tantangan serta peluang yang juga berubah sangat pesat.

“Setiap hari, setiap jam bisa berubah-ubah sehingga fleksibilitas menjadi sangat penting. Jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu. Jangan terlalu banyak jebakan-jebakan yang kita buat sendiri sehingga kita tidak bisa bergerak,” kata Presiden.

“Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif,” lanjut Presiden.

Jokowi mengatakan bahwa fleksibilitas penting untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian serta memanfaatkan peluang untuk memenangkan persaingan dan kompetisi dengan negara lain. Presiden ingin agar Indonesia cepat beradaptasi dan terus mempelajari apa yang dilakukan oleh negara lain.

“Jika kompetitor melakukan perubahan kebijakan, kita juga harus dan kebijakan kita harus lebih baik dari mereka, sehingga sekali lagi fleksibilitas itu sangat penting,” kata Presiden.

Presiden mencontohkan pemberian subsidi pada kendaraan listrik yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Presiden menyebut praktik pemberian subsidi kendaraan listrik dari pemerintah juga dilakukan di banyak negara.

“Thailand memberikan subsidi kepada mobil listrik Rp 68 juta, kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia. Inilah dunia yang memang berkompetisi sangat ketat sekali,” kata Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md., dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Editor : Sabar Subekti