Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Turun di Akhir 2023

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui pemutakhiran data keluarga berhasil mencatat jumlah keluarga berisiko stunting yang menurun secara signifikan di akhir tahun 2023.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/11), menyatakan bahwa jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia menurun sebesar 1,7 juta keluarga pada periode semester I hingga semester II tahun 2023.

"Hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023 yang digelar BKKBN selama semester 1 tahun 2023, menunjukkan terdapat 13,1 juta keluarga berisiko stunting. Namun, pada semester 2 tahun 2023, jumlah tersebut turun 1,7 juta, menjadi 11,3 juta keluarga berisiko stunting," ucap Teguh.

Pemutakhiran data keluarga BKKBN juga mencatatkan jumlah entitas keluarga di seluruh Indonesia tahun ini sebanyak 72,5 juta keluarga, yang berbasis nama dan alamat atau by name by address, serta meliputi data indikator demografi, keluarga berencana (KB), hingga pembangunan keluarga.

Teguh menjelaskan, pada 1 hingga 31 Juli 2023, BKKBN kembali memutakhirkan data keluarga di Indonesia untuk menghasilkan data terbaru, yang digunakan sebagai dukungan terhadap berbagai program pembangunan, termasuk program-program yang dikembangkan BKKBN hingga kementerian/lembaga terkait.

Keluarga berisiko stunting didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting. Mereka yang memiliki risiko stunting dalam keluarga adalah anak usia remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil, termasuk juga anak usia 0 hingga 23 bulan yang berasal dari keluarga miskin.

Adapun faktor risiko stunting pada keluarga disebabkan oleh pendidikan orang tua yang rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan ketersediaan air minum yang tidak layak dalam keluarga.

"Pendataan keluarga dan pemutakhirannya memuat data by name by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik sosial-ekonomi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), juga melakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi dari desil 1 sampai desil 10," kata Teguh.

Ia menambahkan, pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023 juga dapat memberikan informasi peta keluarga berisiko stunting, yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.

"Persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tentunya saling berkaitan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian yang telah memanfaatkan data pendataan keluarga untuk melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrem dan stunting terintegrasi,” lanjut Teguh.

Teguh mengemukakan, data-data hasil pemutakhiran data keluarga tahun 2023 akan disebarluaskan BKKBN sekaligus dirangkai dengan pembentukan Forum Data Keluarga Nasional pada esok hari, Selasa (28/11).

Adapun penyelenggaraan satu data keluarga di BKKBN adalah upaya menuju satu data Indonesia yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.