Jusuf Kalla: Ketimpangan Ekonomi Picu Ketegangan Sosial

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Presiden terpilih 2014-2019 Jusuf Kalla mengingatkan bahaya munculnya ketegangan sosial adalah dampak makin mencoloknya ketimpangan ekonomi di Tanah Air.

“Tidak ada negeri yang dapat maju tanpa kemajuan dan pemerataan ekonomi yang baik sekaligus,” kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi Real Estat Indonesia (REI), “Menghapus Ekonomi Biaya Tinggi dan Menjamin Kepastian Hukum” di Jakarta, Kamis (28/8).

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa tingkat koefisen gini  (perbandingan antara tingkat pendapatan antara golongan atas dan golongan bawah/gini ratio) di Indonesia telah mencapai 0,43.

Sebagai perbandingan, ujar dia, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami gejolak “Arab Spring” ketika gini ratio sekitar 0,45.

“Akan lebih gawat lagi bila angka itu mencapai 0,5,” katanya.

Untuk itu, menurut Jusuf Kalla, pemerintah harus segera memegang kendali terutama dalam penataan kota.

Hal itu karena diperkirakan sekitar 60 persen masyarakat di Indonesia akan hidup di perkotaan pada 2020 akibat derasnya arus urbanisasi di berbagai daerah.

Ia mengingatkan bahwa hal itu juga berpotensi munculnya masalah-masalah ketimpangan yang relatif lebih tinggi terjadi di perkotaan dibandingkan pedesaan.

“Kalau kita ke pedesaan tidak ditemukan perbedaan yang dahsyat tetapi tidak di kota besar,” katanya.

Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa kota besar di Indonesia seperti di Jakarta dapat ditemui satu daerah yang banyak gedung bertingkat tetapi di dekatnya ternyata masih banyak pemukiman kumuh.

Sedangkan kalangan pengusaha diingatkan Wapres terpilih bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mencapai keadilan sosial. (Ant)