Kabinet Mesir Dilantik, Ikhwanul Muslimin Mengecam

KAIRO, SATUHARAPAN.COM - Presiden sementara Mesir melantik anggota kabinet, Selasa (16/7) di Kairo,  menandai mulai bekerjanya pemerintahan baru untuk pertama sejak militer mencopot Mohammed Morsi dari jabatan presiden.

Kabinet dalam pemerintah baru ini diisi oleh anggota dari gerakan liberal negara itu yang menempati  posisi kunci. Selain itu, dalam cabinet ada tiga perempuan yang duduk sebagai menteri.

Pemerintah baru itu dipimpin Perdana Menteri, Hazem el-Beblawi, seorang pakar ekonom. Sementara Kepala militer Mesir, Jenderal Abdel-Fattah el-Sissi, yang menggulingkan Mohammed Morsi pada 3 Juli, bertahan pada  jabatan sebagai menteri pertahanan dan juga mengambil posisi pertama sebagai wakil perdana menteri. Jabatan tambahan  itu biasa diberikan kepada menteri pertahanan di masa lalu.

Mantan menteri dalam negeri semasa pemerintahan Morsi, Mohammed Ibrahim, tetap dalam jabatannya, dan dia bertanggung jawab atas kepolisian. Nabil Fahmy, duta besar Mesir untuk Amerrika Serikat pada kurun 1999-2008, menjadi menteri luar negeri.

Pemerintahan baru itu  banyak disebut sebagai relatif liberal. Presiden Adly Mansour mengangkat tiga perempuan dalam kabinetnya. Mereka masing-masing bertanggung jawab dalam kementerian informasi, kesehatan, dan pelayanan lingkungan. Dalam catatan, menteri perempuan dalam pemerintahan Mesir selama ini baling banyak dua orang.

Kabinet  baru itu beranggotakan 34 menteri, termasuk  PM el-Beblawi, dan beberapa menteri berasal dari kelompok Kristen. Namun dalam cabinet itu tidak masuk tokoh dari partai Islam. Juru bicara kepresidenan mmengatakan mereka telah menawarkan kepada Ikhwanul Muslimin untuk posisi di cabinet.

Namun demikian, kelompok itu mengatakan bahwa mereka tidak pernah ditawari dan mendapatkan surat yang mengatakan bahwa mereka diundang untuk bergabung dalam kabinet. Mereka sendiri telah menyatakan menolak untuk berpartisipasi dalam proses politik yang didukung militer dan bersumpah untuk melanjutkan protes mereka.

Kabinet Kerja

Dari 34 menteri, disebutkan bahwa tujuh menteri adalah pejabat dalam cabinet sebelumnya, dan cabinet Mesir ini terlihat sebagai saken cabinet (cabinet kerja) yang diisi lebih banyak oleh teknokrat. Meskipun demikian, kelompok Ikhwanul Muslimin langsung mengecam cabinet tersebut.

Menurut mereka, pemerintahan tersebut tidak sah. Seorang perdana menteri tidak sah, kabinet tidak sah. Kami tidak mengenali siapa pun di dalamnya," kata juru bicara Ikhwanul Muslimin, Gehad El-Haddad.  "Kami bahkan tidak mengakui otoritas mereka sebagai wakil pemerintah."

Sementara itu, juru bicara kepresidenan, Ahmed al-Muslimani, mendesak semua kekuatan politik di Mesir, termasuk Ikhwanul Muslimin, untuk mengambil bagian dalam rekonsiliasi nasional.
 

Sebelumnya, Wakil Menteri LUar Negeri AS, Bull Burns mengatakan dalam kunjungan ke Kairo, "Prioritas pertama harus mengakhiri kekerasan dan hasutan, mencegah balas dendam, dan memulai dialog yang serius dan substantif antara semua pihak dan semua partai politik." Burns hari Senin bertemu al-Sisi dan para pemimpinpemerintah sementara Mesir.

Dia juga mendesak militer untuk menghindari "penangkapan bermotif politik" di tengah meningkatnya kegelisahan internasional atas tindakan keras Ikhwanul Muslimin.  Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa Burn tidak bertemu pimpinan Ikhwanul Muslimin selama kunjungan dua hari itu.

Di kalangan rakyat yang melawan pemerintahan Morsi yang menamakan diri Tamarod, utusan AS itu juga dilecehkan, karena sikap AS yang menyatakan pencopotan Morsi sebagai kudeta militer. "Karena Amerika Serikat tidak berdiri bersama rakyat Mesir dari awal," kata seorang pejabat dari kelompok Tamarod. (Aljazeera.com, bbc.co.uk)