Kacaunya Distribusi Logistik Ancam Pilkada Serentak di Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Persoalan distribusi logistik masih terjadi di Papua. Perkembangan penggantian surat suara belum ada kejelasan, sedangkan waktu pelaksanaan sudah di depan mata.

"Penyelenggara pada umumnya mengandalkan waktu pengiriman dalam waktu ini. Langkah ini sangat rentan. Kita tidak bisa pastikan logistik sampai. Pilkada bisa tidak dilaksanakan hari itu," kata Kholilullah P, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), saat diskusi media "Minim Antisipasi, Tingkat Kerawanan Pilkada di Papua Meningkat" di Jakarta, Minggu (6/12).

Ia memerinci, penyelenggara mengambil risiko yang sangat tinggi dan cenderung bertaruh dengan situasi ini. Sebagian daerah yang berada di pegunungan akan menemui kesulitan dengan kondisi curah hujan yang diprediksi tinggi.

Daerah tersebut, hanya dapat dijangkau dengan pesawat kecil. Jika pesawat tidak bisa terbang, distribusi bisa dilakukan dengan jalan kaki. "Tapi itu juga tak mudah," kata Kholil.

Beberapa daerah yang terindikasi bermasalah dalam soal logisitik adalah Yahukimo, Waropen, Nabire,

Minimnya Pengamanan Pilkada Berisiko Sulut Konflik di Papua

Sementara itu, pengamanan pemilihan kepala daerah serentak di Papua dinilai masih minim. Kondisi ini terjadi akibat dari keserentakan pilkada. Tidak mudah bagi petugas keamanan membagi pasukannya untuk memastikan pilkada yang berserak, di berbagai daerah dan dilakukan serentak berlangsung lancar.

"Problem pengamanan itu tidak semudah pilkada sebelumnya. Tidak banyak lagi daerah yang tidak berpilkada yang bisa mengirimkan bantuan pasukan pengamanan," kata Didik Supriyanto, Ketua Perludem, dalam diskusi media "Minim Antisipasi, Tingkat Kerawanan Pilkada di Papua Meningkat".

Kasus pemukulan Ketua KPU Boven Digoel pada 22 November,  akibat politisasi pencalonan, memberikan sinyal kuat bahwa pihak keamanan belum cukup kuat mengantisipasi segala bentuk tindak kekerasan. Pelaku pemukulan bahkan belum ditindak secara hukum.

Kepolisian juga meminta back up dari anggota TNI setempat. Ini menjanjikan bagi pengamanan, tapi secara politis penempatan TNI akan berisiko. "Tanggal 30 November lalu penembakan menewaskan seorang anggota TNI," kata Kholilullah.

Papua dibangun di atas fondasi sosial politik yang kompleks dan rentan konflik, sehingga berbagai persoalan sederhana, terlebih soal politik, dapat merembet pada persoalan yang lebih besar, misalnya keamanan nasional.

"Pada akhirnya kondisi kompleks ini, membutuhkan penanganan yang kompleks pula. Sekecil apa pun persoalan yang dihadapi harus mendapatkan perhatian serius," kata Kholil. (rumahpemilu.org)

Editor : Sotyati