Kader Golkar Jawa Timur akan ‘Geruduk’ Munas di Bali

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rencana Partai Golkar untuk mengadakan Munas pada 30 November - 6 Desember mendatang di Bali mendapat banyak penolakan dari berbagai kader di daerah.

Salah satunya masa Golkar dari Jawa Timur yang hendak berbondong-bondong mendatangi lokasi Munas di Bali yang dianggap hanya akal-akalan Aburizal Bakrie (Ical) untuk kembali duduk menjadi Ketua Umum.

Menurut salah satu kader Golkar Sidoarjo, Muhlis Yulianto, massa kader Golkar dari Sidoarjo malam ini sudah mulai berangkat menuju lokasi Munas di Bali.

"Mereka akan ‘menggeruduk’ lokasi Munas," kata Yulianto dalam rilis kepada satuharapan.com, di Jakarta, Jumat (28/11)

Menurutnya, Munas yang dilaksanakan Ical di Bali merupakan akal bulus Ical belaka untuk kembali duduk di kursi nomor satu partai berlambang beringin tersebut.

"Munas di Bali tidak mengakomodir semua kader Golkar, hanya orangnya Ical saja yang setuju," kata dia.

Yulianto menambahkan, percepatan Munas merupakan bagian dari skenario kubu Aburizal Bakrie untuk memuluskan langkah Aburizal kembali menduduki jabatan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kondisi tersebut akhirnya membuat para kader Golkar membentuk Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG).

‪Tim tersebut diketuai oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang kemudian menunjuk Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang sebagai anggota Presidium.

‪"Kami kader Golkar akan mendukung TPPG, karena Golkar saat ini sedang kritis semenjak Ical memegang tampuk pimpinan. Partai Golkar harus diselamatkan," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai campur tangan pihak lain di internal partai berlambang pohon beringin semakin nyata.

Menurut dia pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy yang meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali, Minggu (30/11) mendatang merupakan indikasinya.

"Pernyataan Menko Polhukam semakin mengonfirmasi campur tangan kekuasaan terhadap rumah tangga partai Golkar," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Larangan tersebut, jelas menjadi preseden buruk bagi alam demokrasi kita saat ini. "Kader Partai Golkar dan seluruh elemen masyarakat tentu tidak akan tinggal diam terhadap tindakan refresif dan penyalahgunaan wewenang itu. Kami prihatin sekaligus menyesalkan sikap pemerintah yang sangat politis tersebut," katanya.

Editor : Eben Ezer Siadari