Kader PDIP Minta Kompolnas Jangan Banyak Ulah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politikus PDI Perjuangan I Tubagus Hasanuddin menilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) hanya memperkeruh suasana. Menurut dia, hal itu kian terlihat saat sejumlah anggota Kompolnas menyampaikan nama calon Kapolri pengganti Komjen Polisi Budi Gunawan dengan jumlah yang berbeda-beda.

“Kompolnas membingungkan, di sela-sela ramainya polemik KPK-Polri, mereka hanya memperkeruh suasana saja dengan mengumumkan secara terbuka jumlah calon Kapolri baru pengganti Komjen Polisi Budi Gunawan yang berbeda-beda,” kata Hasanuddin dalam pesan siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Selasa (10/2).

Dia menjelaskan, awalnya Kompolnas pengumuman ada sembilan nama baru yang dicalonkan sebagai pengganti Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun kemudian Kompolnas meralat hal tersebut dan mengatakan tinggal tujuh atau lima orang. Terakhir, Kompolnas menyampaikan calon Kapolri baru telah dirampingkan dan mencoret dua nama, yakni Komjen Polisi Budi Waseso serta Komjen Polisi Putut Eko Bayu Seno.

“Jadi, saya sarankan Kompolnas agar lebih menahan diri dan bijak dalam membuat pernyataan-pernyataan ke publik, terutama menyangkut kredibilitas masing-masing nama.,” tutur Hasanuddin.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, di lingkungan TNI dan Polri ada etika yang harus dipegang dan diikuti oleh masing-masing pemimpin dan pejabat personalia, yakni seleksi untuk promosi jabatan dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia. “Tujuannya, karena menyangkut kredibilitas calon , agar tidak muncul fitnah , isu , rumor dan gosip di lingkungan calon itu sendiri, bahkan jangan sampai terjadi saling jegal dan saling fitnah,” kata dia.

Hasanuddin berpandangan suasana kebatinan jiwa korsa atau yang dikenal dengan esprit de corps itu harus tetap dijaga dan dipelihara, demi persatuan dan kesatuan di lingkungan Polri yang merupakan salah satu tugas Kompolnas.

Meski begitu, dia tidak menyalahkan bila Kompolnas ingin menyelenggarakan seleksi terbuka dengan melibatkan publik. Namun sebaiknya tidak disampaikan hasilnya setiap hari. “Sebaiknya Kompolnas menggunakan lembaga-lembaga yang sah, seperti PPATK atau KPK atau lembaga lainnya untuk melihat rekam jejak seorang calon,” kata Hasanuddin.

Dia juga menyarankan agar Kompolnas tidak perlu terlalu bersemangat bahkan over proaktif, lebih baik Kompolnas menunggu permintaan Presiden Jokowi untuk penyerahan nama calon Kapolri baru pengganti Komjen Polisi Budi Gunawan.

“Setahu saya Presiden Jokowi sampai saat ini belum resmi meminta nama calon Kapolri baru, lalu kenapa Kompolnas jadi super sibuk? Sekali lagi saya ingatkan, hak dan privasi setiap calon yang akan dipromosikan harus tetap dijaga agar tidak menjadi fitnah,” kata dia.

Editor : Bayu Probo