Kadin: Ketenagakerjaan Harus Dibenahi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Suryo Bambang Sulisto mengatakan, ketenagakerjaan adalah masalah paling krusial yang dihadapi Indonesia saat ini sehingga pembenahan dibutuhkan untuk mengantisipasi permasalahan itu.

"Masalah paling krusial yang dihadapi Indonesia pada hari ini dan di masa depan adalah masalah ketenagakerjaan," kata Suryo Bambang Sulisto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (1/5).

Menurut dia, hal tersebut krusial karena jumlah penduduk sejak 10 tahun terakhir terus meningkat tanpa terhambat program keluarga berencana, padahal jumlah penyerapan tenaga kerja di dalam negeri tidak berkembang bahkan cenderung menurun.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data BKPM, realisasi investasi kuartal I 2014 sebesar Rp106,6 triliun hanya mampu menyediakan lapangan kerja untuk 260.156 orang.

Padahal, lanjutnya, pada kuartal I 2013 (tahun sebelumnya) terdapat realisasi investasi sebesar Rp93 triliun dengan kemampuan menampung tenaga kerja sebesar 361.924 orang.

"Data tersebut menunjukkan bahwa investasi telah bergeser dari padat karya menuju ke padat modal dan pada teknologi. Kalau kecenderungan investasi ini berlanjut, maka proyeksi yang ingin menciptakan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400.000 tenaga kerja tidak akan tercapai," ujarnya.

Ketua Kadin mengungkapkan, pada tahun 2013 sudah terlihat bahwa pertumbuhan setiap satu persen hanya mampu menyerap 180.000 atau hanya 45 persen dari proyeksi ideal. Dengan kata lain, tegasnya, dilihat dari aspek ketenagakerjaan, mutu investasi di Indonesia cenderung menurun.

"Selama struktur perekonomian Indonesia belum berubah dari pola ekspor komoditas sumber daya alam maka kita akan menghadapi bencana pengangguran yang serius," katanya.

Kadin merekomendasikan jalan keluar dari "bencana" tersebut antara lain dengan memperkuat sektor UMKM yang selama ini mampu menampung lebih dari 100 juta angkatan kerja dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57 persen.

Sedangkan jalan keluar kedua adalah meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

"Menurut saya, mengirim warga negara Indonesia bekerja ke luar negeri merupakan misi negara yang mulia. Yang tidak mulia adalah bahwa negara tidak mampu mengirimkan tenaga kerja untuk menempati lapangan pekerjaan yang bermartabat," ujarnya.

Untuk itu, paradigma pengiriman TKI yang hanya mementingkan pendapatan devisa dan melarikan diri dari permasalahan pengangguran di dalam negeri harus diubah total. (Ant)