Kadin: Perekonomian Melemah, Aspek Psikologis Diperhatikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menghindari suasana kepanikan menghadapi situasi perekonomian bangsa yang sedang melemah pada saat ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menilai aspek psikologis harus diperhatikan karena sangat menentukan berhasil atau tidaknya upaya Pemerintah menghadapi krisis.

“Maka diperlukan ketenangan, konsistensi dan kesatuan sikap dalam pengambilan kebijaksanaan dan langkah ekonomi pemerintah. Pada intinya kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengembalikan “kepercayaan pasar” dalam jangka pendek,” kata Suryo Bambang Sulisto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Anggaran DPR RI, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, hari Rabu (2/9).

Menurut Suryo, pemerintah mesti mengambil kebijaksanaan dan langkah pasti untuk mencegah semakin melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak negatif terhadap pembangunan industri, terutama industri yang memiliki kandungan impor tinggi, yang biaya produksinya akan meningkat, karena turunnya nilai rupiah.

“Mencegah terus terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama bagi industri-industri padat karya seperti industri tekstil, industri persepatuan, industri tembakau dan industri rokok. Demikian pula mencegah kecenderungan industri untuk mengurangi jam kerja dan mengurangi produksinya, dengan membuka pasar-pasar ekspor tujuan baru di luar negeri. Sebagai contoh industri otomotif, industri elektronika, dan lain-lain,” katanya.

“Mengatasi masalah kenaikan upah yang tidak terkontrol dengan segera mensahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ketenagakerjaan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) agar lebih  memberikan kepastian usaha bagi industri,” kata dia menambahkan.

Selanjutnya, untuk mengurangi beban biaya produksi, kata Suryo, pemerintah mesti menurunkan tarif dasar listrik (TDL), menurunkan biaya logistik, menurunkan bunga bank, menurunkan beban pajak dan memberikan stimulus fiskal, dan merubah mode transportasi untuk menurunkan biaya dengan lebih menggunakan kereta api.

“Memangkas regulasi yang menghambat investasi di sektor industry, sekitar 127 Izin di bidang industri, di antaranya izin bongkar muat, izin boiler, izin bejana tekang, izin forklif, izin penyimpanan BBM, izin penangkal petir, izin pemadam kebakaran. Selanjutnya, mengurangi kandungan impor dan meningkatkan kandungan lokal (TKDN) dalam pengembangan industri yang mempunyai ketergantungan tinggi pada kandungan impor,” katanya.

Selain itu, kata Suryo, pemerintah segera membangun dan memberdayakan industri yang memiliki kemampuan ekspor tetapi lemah dalam permodalan dengan memberikan dukungan pemerintah dan perbankan yang berupa subsidi bunga serta memberikan stimulus fiskal.

“Mengurangi impor baik barang-barang konsumsi (terutama barang mewah) dan bahan mentah dan bahan penolong untuk industri dan menggantikannya dengan meningkatkan bahan atau produk dalam negeri dengan melalui pengembangan industri substitusi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Suryo mengusulkan juga guna meningkatkan daya beli masyarakat agar dapat menyerap produksi manufaktur, yaitu dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi beban pajak para konsumen.

“Mengencangkan ikat pinggang dan mengefisienkan penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung pembangunan industri strategis dengan menghindarkan pemborosan-pemborosan,” kata Ketum Kadin itu menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja