Kadin: RI Belum Manfaatkan Pakta Perdagangan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai Indonesia baik pemerintah maupun pelaku usaha belum dapat memanfaatkan beberapa pakta perdagangan internasional yang dijalin dengan beberapa negara. Misalnya, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan ASEAN, Australia, Tiongkok, India, Korea Selatan dan Selandia Baru dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Bahkan, Indonesia juga sedang berupaya menyiapkan diri untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) antara 12 negara di Pasifik.

"Secara teoritis, pakta tersebut akan menguntungkan Indonesia karena membuka peluang yang lebih luas dalam perdagangan internasional. Hal ini tentu sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Namun dalam kenyataan Indonesia belum cukup kuat untuk mendapatkan kemanfaatan dari peluang yang terbuka tersebut," kata Suryo dalam pembukaan Rakernas Kadin Indonesia bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional di Hotel Pullman Jalan M.H Thamrin Jakarta Pusat, hari Senin (19/10).

"Sebagai contoh yang paling memprihatinkan adalah FTA antara Indonesia dengan Tiongkok yang selalu defisit bagi Indonesia. Pengalaman dengan Tiongkok ini perlu kita pelajari agar tidak terulang dengan pakta-pakta lain."

Menurutnya, dalam berbagai pakta regional pada umumnya peran utama berada di tangan pemerintah. Keputusan diambil atas kesepakatan negara-negara anggota meskipun sasaran yang ingin dituju adalah peningkatan ekonomi dalam kawasan. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi regional, tidak dapat dielakkan akan terlibat juga faktor politik, hukum dan sosial budaya.

"Atas dasar itu, dunia usaha perlu mendapat tempat dalam proses perencanaan agar perdagangan dan industri dapat dilaksanakan secara komprehensif," kata dia.

"Keinginan Kadin ikut serta dalam proses perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan pemerintah tepat sasaran dan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Saya berpendapat bahwa peran Kadin seharusnya tidak hanya memberikan saran dan usulan, tetapi ikut terlibat dalam proses perencanaan kebijakan."

Menurutnya, Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha yang mempunyai posisi paling strategis dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi. Selama ini, kata dia, kebijakan pemerintah masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena tidak mengetahui medan dan strategi yang hanya diketahui oleh pelaku usaha.

Suryo juga mengungkapkan jaringan Kadin sangat terpercaya baik di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Seharusnya, kata dia, dengan kekuatan relasi tersebut Kadin dapat menjadi mitra pemerintah.

"Namun dalam kenyataannya, Kadin yang mewakili dunia usaha hanya menerima kebijakan dan regulasi sebagai objek bukan sebagai pelaku ekonomi."

Editor : Eben E. Siadari