Kadin: Sembilan Aspek Dorong Ekspor RI Hadapi Perang Dagang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan sembilan aspek yang dapat bermanfaat untuk mendorong ekspor dan investasi di tengah memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

"Terdapat sembilan aspek penting terkait masalah ekspor dan investasi dalam menghadapi persaingan global," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W Kamdani di sela Rapat Kerja Nasional Kadin di Jakarta, Selasa (19/11).

Shinta mengemukakan sembilan aspek itu, yakni reformasi logistik, sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas tenaga kerja, perpajakan, insentif dan investasi dua arah, peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia.

Kemudian, international marketing dan ekspor oleh UKM, standarisasi dan sertifikasi, daya saing ekspor dan investasi di era industri 4.0, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan reformasi kebijakan, dan reformasi institusi publik dan swasta.

"Beberapa rekomendasi utama yang perlu menjadi perhatian itu antara Iain reformasi logistik, sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, perpajakan dan investasi, dan peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia," kata Shinta.

Ia mengemukakan, Kadin juga merekomendasikan reformasi logistik, agar pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha membuat pemetaan mengenai daerah-daerah di dalam dan di luar Pulau Jawa yang menjadi pusat kegiatan logistik dan pusat kegiatan industri.

"Pembangunan sarana dan prasarana logistik yang terintegrasi di simpuI-simpul logistik utama, serta meningkatkan kesempatan investasi dan kerja sama bagi pelaku usaha di bidang sistem logistik, transportasi, dan infrastruktur," katanya.

Terkait dengan SDM dan produktivitas tenaga kerja, lanjut dia, Kadin merekomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan, kurikulum pendidikan, serta kompetensi pengajar.

Sementara untuk perpajakan dan investasi, Shinta menyampaikan, pemerintah perlu menyediakan prosedur yang lebih sederhana dan transparan.

"Pemerintah harus dapat segera mengatasi permasalahan yang terjadi di platform perizinan serta melakukan relaksasi DNI untuk memperluas dan mempercepat pengembangan kawasan di berbagai wilayah Indonesia," ujarnya.

Sehubungan dengan peluang ekspor produk Indonesia di pasar dunia, Shinta mengatakan, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap produk-produk unggulan dan potensial Indonesia, serta memberikan fasilitas dan insentif kepada pengekspor, melakukan kerja sama dengan pemerintah negara lain dalam hal harmonisasi regulasi teknis dan standar.

"Pertumbuhan ekonomi global yang menantang bagi perekonomian Indonesia, menuntut pelaku usaha terus berupaya memperbaiki iklim perekonomian di tanah air," katanya. (Ant)