Kartu Pra Kerja Diluncurkan Secara Nasional Agustus 2020

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Pra Kerja yang menjadi salah satu program utama Presiden Joko Widodo akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2020.

Pada Desember 2019, pemerintah rencananya akan menyelesaikan peraturan presiden (Perpres) Kartu Pra Kerja, selanjutnya pada Januari 2020 direncanakan penyelesaian Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja.

"Pada Februari 2020 ada penjelasan publik dalam bentuk 'website', Maret dan awal April 2020 ada uji coba di 2 kota rencananya di Jakarta dan Bandung basisnya aplikasi lalu pada April-Agustus 2020 perluasan implementasi di berbagai kota dan "launching nation wide" bulan Agustus," kata Airlangga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri tiga rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju. Ratas-ratas tersebut adalah "Akselerasi, Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial", "Akselerasi Penguatan Ekonomi di Sektor Pertanian dan Perikanan" dan "Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur".

"Dengan Kartu Pra Kerja ini penerima manfaat akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta - 7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020," tambah Airlangga.

Pelatihan-pelatihan itu disiapkan oleh lembaga-lembaga yang sudah ada baik pemerintah maupun swasta.

"Lembaga-lembaga akan menyiapkan pelatihan mencakup teknik industri tertentu seperti industri digital 'life style', fotografi, kopi, perawatan, properti pertanian penjualan, industri kreatif, dan lainnya. Lembaga-lembaga itu prinsipnya menjadi 'official partner' Kartu Pra Kerja," tambah Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan "platform" digital mulai dari pilihan pelatihan, pelatihan "online" dan" offline" serta mendapat insetif.

"Selain itu kami siapkan 'demand sight-nya' atau kebutuhan usaha terhadap pekerja baik proyek strategis nasional, investor yang masuk ke BKPM (Badan Koordinasio Penanaman Modal) maupun kementerian-kementerian sektor atau swasta," ungkap Airlangga.

Namun biaya pelatihan yang ditanggung tentu bervariasi tergantung pelatihan yang diambil.

"Tentu pelatihan itu berada di 'range' lebih luas kalau pelatihan 'life style', kopi penjahit, 'hair dressing' lebih rendah dibanding 'coding' tapi standarnya Rp3-7 juta, ini murni pelatihan tenaga kerja, kalau untuk modal kita ada kredit usaha rakyat," tambah Arilangga.

Artinya menurut Airlangga, pemerintah berupaya untuk membangun suatu "learning ecosystem".

"Di dalamnya ada lembaga pelatihan perbankannya, 'provider' yaitu pemerintah, 'employer' mulai Kadin, Apindo maupun pengusaha disiapkan 'platform' digital, 'financial technology'," katanya. (Ant)