“Keadilan Sosial Tidak Boleh Diskriminatif”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan keadilan sosial di wilayah ibu kota harus segera diwujudkan dan tak boleh bersifat diskriminatif.

“Kemerdekaan tidak boleh diskrimasi di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi, maupun perumahan,” ujar Ahok seusai menjadi inspektur upacara di Lapangan Silang, Monumen Nasional (Monas), Senin (17/8).

Ia memaparkan, saat ini program-program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengarah pada keadilan sosial yang selayaknya diterima masyarakat. Seperti di bidang pendidikan, pemprov telah membagikan kartu Jakarta pintar (KJP) kepada siswa-siswi yang berhak. Namun, ia tak menyangkal masih banyak oknum yang mempermainkan dana bantuan sosial itu.

Selanjutnya di bidang pemerintahan, saat ini semua pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kesempatan naik jabatan melalui sistem lelang jabatan. Tak ada lagi faktor suka tidak suka atau pemberian jabatan berdasarkan etnis dan latar belakang.

Kemudian di bidang kesehatan, AHok mengatakan keadilan sosial itu telah terwujud manakala 9,1 juta dari 10 juta penduduk DKI telah terdaftar dalam asuransi BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Selain itu, Ahok telah menambah sedikitnya 1.270 ranjang rawat inap di rumah sakit tipe D.

Untuk ekonomi dan rumah tangga, pemprov tengah menyiapkan rumah susun sederhana sewa yang ditargetkan akan dibangun hingga berjumlah 5.000 unit sampai akhir tahun nanti. Rusunawa ini akan disewakan murah, dengan perhitungan Rp 15.000 per hari untuk warga tak mampu ber-KTP DKI. Nantinya, seluruh warga yang tak memiliki rumah akan dialokasi ke rusunawa yang telah disediakan.

Editor : Bayu Probo