Kekerasan Ancam Jurnalis Wanita di Afghanistan

SATUHARAPAN.COM – Para wartawan menghadapi ancaman kekerasan, bahkan kematian, di Afghanistan. Organisasi Reporters Without Borders RFS) menempatkan Afghanistan di urutan kedua negara paling berbahaya bagi kerja wartawan setelah Suriah.  

Peristiwa dramatis, berupa serangan bom bunuh diri, di ibu kota Kabul pada hari Senin, 30 April 2018, merenggut nyawa sembilan fotografer dan wartawan Afghanistan. Mereka sedang mengemban tugas melaporkan serangan bunuh diri sebelumnya, dan menjadi target pengebom bunuh diri kedua ketika mereka tiba di tempat kejadian.

Peristiwa itu, seperti dilansir news.un.org, terjadi hanya beberapa hari sebelum Hari Kebebasan Pers Dunia diperingati setiap tahun, pada tanggal 3 Mei.

Di luar ibu kota Afghanistan, bahaya melaporkan berita, terutama bagi wartawan perempuan, juga tak pernah surut mengancam.

Sediqa Sherzai adalah direktur berita Radio-TV Roshani, sebuah organisasi media di Kunduz di utara Afghanistan. Wartawan perempuan di media itu terus-menerus berada di bawah ancaman, tidak hanya dari para pemberontak tetapi juga dari orang-orang yang tidak ingin perempuan bekerja di media.

“Ketika gerilyawan merebut Kunduz pada 2015, mereka segera datang ke stasiun kami karena mereka tidak suka konten kami terfokus pada hak-hak perempuan,” katanya. “Sebagian besar wartawan kami melarikan diri sebelum mereka datang. Dan mereka menjarah peralatan kami dan menghancurkan apa yang tidak bisa mereka ambil. ”

Pemilu dan Hak Suara bagi Perempuan

Meskipun penuh tantangan untuk bekerja di media di negara yang konservatif dan terpapar konflik, Sediqa Sherzai berkomitmen bahwa suara perempuan Afghanistan harus terdengar menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan untuk Oktober tahun ini.

Di Provinsi Kunduz yang bergejolak, dan beberapa wilayah berada di luar kendali pemerintah, perempuan mengaku takut berbicara kepada media, berbicara tentang hak asasi manusia, apalagi menganjurkan secara terbuka untuk demokrasi dan perubahan. Bahkan Sediqa Sherzai dan staf perempuannya sangat berhati-hati melindungi identitas, dan menghindar dari foto-foto.

Pemilihan umum dianggap penting untuk memantapkan kemajuan sosial dan hak asasi manusia yang merapuh selama 17 tahun terakhir. Perjuangan untuk mendapatkan hak pilih sepenuhnya bagi perempuan di Afghanistan, yang mengingatkan pada pertikaian serupa di abad-abad sebelumnya di negara-negara lain, telah memperoleh dukungan internasional yang lebih luas dalam dua dekade terakhir.

PBB di Afghanistan

Mendorong perubahan, Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA) mendukung inisiatif yang menawarkan ruang bagi perempuan Afghanistan dari seluruh sektor masyarakat, untuk melakukan advokasi melawan penindasan dan konflik, dan juga untuk membela hak asasi manusia, termasuk hak mereka untuk memilih.

Kepala UNAMA, Tadamichi Yamamoto, mengatakan pada kesempatan Hari Kebebasan Pers Dunia, PBB terus mendorong pemerintah "untuk menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan jurnalis dan menumbuhkan media terbuka di mana tidak ada suara yang dibungkam oleh rasa takut."

Sediqa Sherzai mengatakan, kode etik tidak tertulis untuk membungkam perempuan menancap kuat di Kunduz. “Perempuan bukan saja tidak ingin berbicara hanya karena mereka terancam, tetapi juga karena pembatasan tradisional. Ayah dan suami melarang mereka berbicara.”

Sebagai direktur berita di kota yang dikepung oleh perang, dia menghadapi dilema mencoba mengirim wartawan ke lapangan. “Kami tidak dapat mengatakan secara akurat mencerminkan pandangan wanita ketika bahkan reporter wanita kami sendiri berada di bawah ancaman konstan,” katanya.

Demokrasi

Kunduz, kota yang dihuni sekitar 500.000 warga, bukan hanya harus menghadapi gempuran konflik yang tiada henti. Kunduz juga masih harus menghadapi rintangan besar yang menghalangi jalan partisipasi penuh perempuan dalam demokrasi, menurut para pejabat media dan pendukung hak asasi manusia.

“Ini masalah umum di masyarakat kami, karena bahkan lelaki yang sangat terpelajar, dalam bisnis dan di pemerintahan, tidak ingin para wanita mereka memiliki hak memilih,” kata Lida Sherzad, advokat yang bekerja dengan Jaringan Wanita Afghanistan (AWN).

“Ada harga yang sangat besar yang harus dibayar dalam hal kerusakan psikologis dan tekanan pada wanita, termasuk anak-anak mereka. Para ibu bertanya kepada saya, mengapa mereka bahkan harus berpartisipasi dalam pemilihan jika tidak ada yang melindungi mereka?”

Hak perempuan untuk memilih berjalan seiring dengan beberapa upaya AWN untuk menciptakan jejaring sosial baru, dan menghubungkan berbagai kelompok perempuan dalam upaya bersama untuk berbicara tentang kepemimpinan perempuan dan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Para pendukung hak-hak perempuan mengatakan, meski perkembangannya lambat, 17 tahun terakhir telah menyaksikan keuntungan besar bagi para wanita Afghanistan. Sebelumnya, di bawah kekuasaan Taliban pada akhir 1990-an dan melalui sebagian besar tahun 2001, kaum wanita “ditahan” di rumah dan dicegah untuk mendapatkan pendidikan.

Banyak wanita yang bekerja di media di Kunduz pergi selama pemerintahan Taliban. Tetapi Sediqa Sherzai bertekad, bahkan jika pemberontak sampai masuk kembali ke kota untuk ketiga kalinya dalam lima tahun, dia akan “mempertahankan stasiun radio dan TV itu.”

Editor : Sotyati